Surabaya |Nusantara Jaya News — Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah inovatif yang tidak hanya berkaitan dengan sistem kerja, tetapi juga efisiensi energi serta modernisasi tata kelola pemerintahan. (25/3)
Salah satu dukungan datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama. Perempuan yang akrab disapa Ning Lia tersebut memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, atas kebijakan inovatif yang dinilai tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat serta efektivitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Ning Lia, penerapan WFH setiap Rabu bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari strategi besar untuk mendorong efisiensi energi sekaligus membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan modern. Ia menilai, pengurangan mobilitas ASN setidaknya satu hari dalam sepekan akan berdampak signifikan terhadap penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas yang tinggi.
“Ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu membaca situasi dan mengambil langkah konkret untuk efisiensi. Ketika mobilitas berkurang, maka konsumsi BBM juga bisa ditekan. Dampaknya tentu tidak hanya pada anggaran, tetapi juga lingkungan,” ujar Ning Lia.
Lebih lanjut, ia menilai penetapan hari Rabu sebagai hari WFH merupakan langkah yang cermat dan strategis. Kebijakan ini dinilai mampu mengantisipasi potensi munculnya fenomena long weekend yang kerap terjadi apabila WFH ditempatkan berdekatan dengan akhir pekan.
Dengan penempatan di tengah pekan, ritme kerja ASN tetap terjaga stabil sepanjang minggu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Penempatan di hari Rabu ini sangat strategis. Tidak mengganggu pelayanan di awal pekan, dan juga tidak membuka celah terjadinya long weekend. Jadi keseimbangan antara produktivitas dan fleksibilitas tetap terjaga,” tambahnya.
Ning Lia juga menekankan pentingnya kesiapan sistem pendukung dalam implementasi kebijakan WFH tersebut. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh konsep, tetapi juga oleh pengawasan, evaluasi, serta indikator kinerja yang jelas dan terukur agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Dengan dukungan berbagai pihak, kebijakan WFH setiap Rabu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menjadi langkah progresif dalam meningkatkan efisiensi energi, produktivitas kerja ASN, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel namun tetap produktif dan akuntabel.(Red)
