Surabaya |Nusantara Jaya News — Moh Unez Azizi, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya, mengomentari pernyataan terbaru pemerintah yang memastikan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Ia menilai, pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga stabilitas situasi di tengah tekanan global yang sedang berlangsung.
Menurut Unez, narasi “tidak naik” sering kali hadir bukan semata sebagai kepastian kebijakan, melainkan sebagai cara untuk meredam gejolak di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa publik sudah berkali-kali menghadapi situasi serupa, di mana ketenangan dijaga di awal, sementara penyesuaian dilakukan di waktu yang dianggap lebih aman.
“Kalau dilihat dari pola yang sudah-sudah, pernyataan seperti ini lebih terasa sebagai upaya menjaga kondusifitas. Bukan berarti salah, tapi jangan sampai publik hanya diberi rasa tenang tanpa kejelasan arah kebijakan yang sebenarnya,” ujarnya.
Unez juga menyoroti peran Pertamina dalam konteks ini. Sebagai pengelola utama distribusi energi, ia menilai Pertamina tidak hanya dituntut menjaga pasokan, tetapi juga memastikan bahwa proses distribusi berjalan transparan dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Ia menekankan bahwa persoalan BBM tidak pernah berdiri hanya pada aspek harga. Di balik itu, ada persoalan pengaturan distribusi, potensi penimbunan, hingga celah dalam regulasi yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“Di sinilah pentingnya pengawasan. Negara tidak cukup hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tapi harus bisa memastikan di lapangan memang tidak ada permainan. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan distribusi atau memanfaatkan situasi, harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tegasnya.
Unez juga mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih luas kepada publik, terutama terkait perhitungan harga, mekanisme subsidi, serta arah kebijakan energi ke depan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga memahami alasan di balik setiap keputusan.
“Regulasi itu harus jelas, terbuka, dan bisa diawasi. Jangan sampai ada ruang abu-abu yang justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Kalau negara ingin menjaga kepercayaan publik, maka yang dibutuhkan bukan hanya pernyataan, tapi juga keberanian untuk terbuka dan bertindak,” pungkasnya.(Hadi)
