SURABAYA |Nusantara Jaya News — Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur (Ditlantas Polda Jatim) kembali menegaskan pentingnya penegakan hukum yang humanis, transparan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab.
Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Iwan Saktiadi, menyampaikan bahwa salah satu indikator utama masyarakat yang beradab adalah tegaknya hukum yang dijalankan secara adil, terbuka, dan berorientasi pada perlindungan hak setiap individu.
Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam hal ini, setiap individu yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan kejelasan atas konsekuensi yang dihadapi, sementara korban berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya.
“Penegakan hukum memberikan kepastian, di mana setiap pihak yang berperkara memperoleh kejelasan atas konsekuensi hukum yang dihadapi, sementara korban mendapatkan perlindungan atas hak-haknya,” ujar Kombes Pol Iwan Saktiadi, Rabu (8/4/2026).
Ia juga menekankan bahwa institusi kepolisian memiliki peran strategis sebagai simbol kedekatan dengan masyarakat. Polisi tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi keadilan dan pelindung yang memberikan rasa aman serta kepastian hukum di tengah kehidupan sosial.
Dalam menjalankan tugasnya, Iwan mengingatkan seluruh personel kepolisian, khususnya di lingkungan Ditlantas Polda Jatim, untuk senantiasa mengedepankan hati nurani dalam setiap tindakan. Hal ini penting agar implementasi aturan tidak hanya berlandaskan pada aspek formal hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.
“Polisi merupakan simbol kedekatan dengan masyarakat, keadilan dalam penegakan hukum, serta jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam setiap berkata, berbuat, dan bertindak untuk mengimplementasikan aturan, hendaknya selalu mengedepankan hati nurani,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa transparansi dalam setiap proses penegakan hukum menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat memahami setiap tahapan proses hukum, sehingga meminimalisir potensi kesalahpahaman maupun kecurigaan.
Komitmen terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan ini diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan yang merata di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi kepolisian sebagai institusi yang dipercaya publik.
Ditlantas Polda Jatim pun terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya dalam aspek lalu lintas, tetapi juga dalam membangun budaya hukum yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Red)
