MEDAN |Nusantara Jaya News — Bayang-bayang dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menghantui Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dugaan penggelapan dana desa tahun 2025 sebesar hampir setengah miliar rupiah telah memicu kemarahan masyarakat dan memaksa Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) untuk turun ke jalan.
Menurut laporan ISMEI, total pagu anggaran desa tahun 2025 sebesar Rp1.445.346.000, namun realisasi penyaluran baru mencapai Rp976.598.400, sehingga terdapat selisih hampir setengah miliar rupiah yang belum jelas status dan penggunaannya. Lebih mengkhawatirkan, tidak tersedia informasi rinci terkait realisasi fisik dari kegiatan yang dibiayai, sehingga masyarakat tidak dapat memantau kemajuan proyek.
“Kami menuding adanya dugaan praktik penggelapan dan/atau penyalahgunaan dana desa yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat setempat,” ujar Zuhri a.k.a Apoy, Ketua ISMEI, dengan nada yang tegas dan penuh kemarahan pada Sabtu, (11/04) di Medan.
Dugaan penggelapan dana desa ini meliputi:
– Dugaan KKN Pengadaan Dana mendesak tahun 2025 Rp93.600.000
– Dugaan KKN Pengadaan Dana mendesak tahun 2025 Rp 93.600.000
– Dugaan mark up anggaran penanaman modal Rp140.000.000
– Dugaan mark up anggaran penanaman modal Rp150.000.000
ISMEI menuntut aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit independen dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penggelapan dana desa ini. Mereka juga meminta transparansi dalam pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
“Kami tidak akan diam saja melihat desa kami dijarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Zuhri.
Informasinya, pemberitahuan aksi unjuk rasa akan dilayangkan pada Selasa, (14/04) yang akan dilakukan pada Jumat (17/04), di depan Mapolda Sumatera Utara, untuk mendesak penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
Masyarakat Desa Laut Dendang dan ISMEI berharap agar aparat penegak hukum dapat menanggapi tuntutan mereka dengan serius dan mengambil langkah nyata untuk memberantas korupsi. (AH)
