Badung |Nusantara Jaya News – Akselerasi digitalisasi pembayaran di Bali makin meningkat. Per Februari 2026, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tembus 1.202.497. Hal ini berdasarkan dari data Capaian Perluasan QRIS Provinsi Bali yang dipaparkan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Zetra Les Saputra dalam Workshop Literasi Digital SMSI Badung, Selasa (21/4/2026), di Kertha Gosana Puspem Badung.
Zetra Les, pada literasi tersebut, membawa materi perkembangan kebijakan sistem pembayaran Indonesia. Dijalaskannya, peta sebaran merchant menunjukkan Kabupaten Badung menjadi penyumbang tertinggi capaian QRIS disusul Denpasar dan Gianyar. Angka pengguna aktif terus tumbuh signifikan dengan volume transaksi yang naik tajam dibanding tahun sebelumnya.
Dalam pemaparanya disampaikan, Komposisi merchant didominasi usaha mikro sebesar 86,79%, disusul usaha kecil 10,96%, usaha menengah 1,95%, usaha besar, 0,29%, dan Lainnya 0,01%. artinya, QRIS benar-benar masuk ke usaha kecil hingga menengah.
“Badung tertinggi capaian QRIS-nya karena kawasan pariwisata dan UMKM-nya masif pakai QRIS. Turis asing pun sekarang banyak bayar pakai QRIS cross border” jelasnya.
Ia juga menjelaskan Tarif MDR QRIS 2026, untuk UMKM Mikro jika transaksi kurang dari Rp 500 Ribu tidak dikenakan potongan alias 0% , namun jika transaksi melebihi dari Rp. 500 ribu akan dikenakan MDR sebesar 0,3%, begitupun dengan Usaha Kecil, Menengah, Besar, MDR 0,7% . sementara untuk tarif kategori khusus, Pendidikan, 0,6%, SPBU, 0,4%,, BLU & PSO, 0%, G2P & P2G seperti Bansos, pajak, paspor, donasi, 0%.
“Jika bertransaksi di usaha mikro, pembeli bayar QRIS Rp20.000, uang masuk utuh Rp20.000. tidak ada potongan sama sekali. Baru kepotong 0,3% kalau ada yang belanja diatas Rp500.000 dalam sekali transaksi,” jelasnya lagi.
Tingginya Pengguna QRIS namun kurang pahamnya masyarakat bertransaksi Digital aman, tak luput menjadi incaran oknum-oknum nakal. Untuk itu, BI menyoroti risiko yang muncul yang mengancam sistem pembayaran, seperti Call center palsu, Phising, Penipuan QR Code dan Malware APK.
“Kalau ada masalah QRIS, misalnya sudah bayar tapi pedagang bilang belum masuk, atau nemu stiker QRIS mencurigakan, adukan ke Penyedia Jasa dulu. Kalau tidak selesai, silakan lapor ke BI, “ujarnya.
BI telah bersinergi dengan OJK untuk kanal pengaduan dimana masyarakat yang mengalami penipuan bisa langsung mengadu ke Indonesia Anti Scam Center (IASC). Dengan adanya kanal aduan resmi, korban bisa langsung melapor agar rekening penipu cepat diblokir.
Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, pelajaran, dan pelaku usaha mikro begitu antusias mendapatkan edukasi pemahaman cara bertransaksi digital agar tidak mengalami kesalahan dalam bertransaksi. Kegiatan Workshop ini membahas tiga hal diantaranya tips atasi transaksi gagal, namun saldo terpotong, tips jaringan lelet saat transaksi, dan tips mengatasi barcode Qris tertukar.(tik)
