Sidoarjo |Nusantara Jaya News — Penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 April 2026 kembali mengguncang publik.
Peristiwa ini sekaligus mempertegas bahwa praktik korupsi di kalangan kepala daerah, khususnya di Jawa Timur, masih menjadi persoalan serius yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, melontarkan kritik keras atas kejadian tersebut. Menurutnya, OTT ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kasus individu semata, melainkan cerminan kegagalan sistem yang terus berulang.
“Ini bukan lagi sekadar kecolongan, tapi sudah menjadi pola. Setiap tahun selalu ada kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap KPK. Ini bukti nyata bahwa korupsi belum benar-benar ditekan,” tegas Heru.
Ia menilai bahwa upaya penindakan yang selama ini dilakukan belum memberikan efek jera yang signifikan. Bahkan, praktik korupsi dinilai semakin berani karena masih adanya celah dalam sistem pengawasan.
“Kalau efek jera itu benar-benar ada, tidak mungkin kasus seperti ini terus berulang. Artinya ada yang salah, baik dari sistem pengawasan maupun komitmen moral para pejabatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Heru menyoroti pola-pola korupsi yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari perizinan, proyek pembangunan, hingga pengelolaan anggaran.
“Biasanya pola yang terjadi itu tidak jauh dari jual beli jabatan, proyek, dan permainan anggaran. Ini lingkaran lama yang terus berulang dengan aktor yang berbeda,” katanya.
Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak berhenti pada pelaku utama saja, melainkan mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
“KPK harus berani bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di kepala daerah. Siapa saja yang terlibat, baik di birokrasi maupun pihak swasta, harus diseret,” tegasnya.
Heru juga mengingatkan bahwa tanpa pembenahan sistem yang menyeluruh, Jawa Timur berpotensi terus masuk dalam daftar daerah dengan tingkat korupsi kepala daerah yang tinggi.
“Kalau tidak ada perbaikan sistem yang serius, saya yakin daftar ini akan terus bertambah. Ini peringatan keras bagi semua kepala daerah di Jawa Timur,” pungkasnya.
Saat ini, kasus OTT terhadap Bupati Tulungagung tersebut masih dalam proses pengembangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Publik pun menantikan langkah tegas lembaga antirasuah dalam mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. (Red)
