MEDAN | Nusantara Jaya News — Suasana haru dan kekecewaan menyelimuti Pasar Kampung Lalang. Para pedagang dan masyarakat sekitar mengaku terpukul atas rencana penggantian pengelola parkir dan keamanan pasar yang selama ini dianggap berjasa menjaga ketertiban sekaligus menghidupkan ekonomi rakyat kecil.
Nama Parlin Sianturi bukan sosok asing bagi pedagang. Bertahun-tahun ia mengelola parkir dan sistem keamanan pasar dengan pendekatan kekeluargaan, menjaga stabilitas aktivitas jual beli, serta memastikan pasar tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
Kini, sosok yang selama ini menjadi penggerak denyut Pasar Kampung Lalang itu justru dikabarkan akan “dibuang” begitu saja.
Ironisnya, menurut para pedagang, Parlin Sianturi bukan hanya bekerja menjaga pasar.
Ia disebut turut menghimpun dukungan masyarakat dan pedagang dalam momentum politik daerah, termasuk menggalang suara akar rumput yang ikut memenangkan Rico Waas sebagai Wali Kota Medan.
“Dulu kami diajak menjaga persatuan pedagang, diminta solid demi perubahan Kota Medan. Kami ikut bergerak. Tapi sekarang orang yang bekerja di lapangan malah disingkirkan,” ujar seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya dengan mata berkaca-kaca.
Bagi pedagang, keputusan penggantian ini terasa seperti pepatah lama: habis manis sepah dibuang.
Setelah perjuangan panjang dan loyalitas yang diberikan, pengelola yang dianggap berjasa justru menghadapi kenyataan pahit kehilangan peran di pasar yang selama ini ia bangun.
Selama masa pengelolaannya, pedagang menilai tidak pernah muncul persoalan serius.
Tidak ada konflik besar, tidak ada laporan penyimpangan, bahkan sistem retribusi parkir disebut berjalan transparan dan turut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Medan.
“Pasar ini dulu semrawut. Sekarang tertata. Pedagang aman, pembeli nyaman. Kami merasa dilindungi. Kenapa justru orang yang bekerja baik harus diganti?” keluh pedagang lainnya.
Para pedagang menilai keberhasilan Pasar Kampung Lalang tidak lepas dari peran pengelola yang memahami kondisi sosial masyarakat bawah. Hubungan antara pengelola dan pedagang bukan sekadar kerja sama ekonomi, tetapi sudah menjadi ikatan emosional layaknya keluarga besar.
Kabar pengambilalihan pengelolaan oleh pihak baru membuat keresahan semakin meluas.
Pedagang khawatir perubahan tersebut akan merusak stabilitas pasar yang selama ini telah dibangun dengan susah payah.
Sejumlah tokoh masyarakat bahkan menyebut keputusan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan rakyat kecil.
Mereka berharap Pemerintah Kota Medan tidak menutup mata terhadap kontribusi nyata orang-orang yang bekerja langsung bersama masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa hanya dibutuhkan saat momentum politik, lalu dilupakan setelah kekuasaan diraih,” ujar seorang tokoh warga Kampung Lalang.
Pedagang berharap Wali Kota Medan mendengar langsung suara pasar. Mereka meminta kebijakan yang lahir bukan sekadar keputusan administratif, tetapi mempertimbangkan nilai kemanusiaan, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun.
Bagi masyarakat Pasar Kampung Lalang, persoalan ini bukan hanya soal jabatan pengelola. Ini tentang rasa keadilan, penghargaan terhadap perjuangan rakyat kecil, dan harapan agar Kota Medan benar-benar menjadi kota yang tidak melupakan orang-orang yang ikut membangunnya dari bawah.
Di tengah hiruk pikuk aktivitas jual beli, satu kalimat terus terdengar dari para pedagang:
“Kami hanya ingin keadilan… jangan buang orang yang sudah berjuang bersama kami.”(RP)
