Denpasar – Nusantarajayanews.id | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali menggelar Sarasehan KUPVA BB pada Selasa, 28 April 2026 sebagai tindak lanjut Program Sinergi Penertiban Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Tidak Berizin yang diluncurkan Gubernur Wayan Koster di BALIGIVATION 2026.
Sarasehan bertema “Penguatan Integritas Industri KUPVA BB melalui Sinergi Regulasi, Penegakan Hukum, dan Mitigasi Risiko Keuangan” ini dihadiri 140+ pengurus KUPVA BB se-Bali. Turut hadir OPD terkait, Majelis Desa Adat, Desa Adat Sanur, Legian, Kuta, Seminyak, APVA Bali, Ditreskrimsus Polda Bali, hingga PPATK.
Deputi Direktur KPw BI Bali Henry Nosih Saturwa menyebut KUPVA BB strategis bagi pariwisata, tapi pengawasan masih terkendala maraknya money changer ilegal. “Sinergi erat Bank Indonesia, pemda, APVA, desa adat, dan APH diharapkan mampu jadi solusi penataan industri KUPVA BB yang berkualitas,” tegas Henry, Selasa 5/5/2026.
Instruksi Gubernur Bali kini memberi kewenangan ke pemkot/pemkab untuk menindak KUPVA BB tak berizin. Desa adat ikut dilibatkan karena money changer ilegal banyak beroperasi di kawasan wisata.
Panit 2 Unit 3 Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali Gede Ari Suryawan menegaskan penegakan hukum sudah siap. “Penukaran valas tanpa izin Bank Indonesia dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 2 miliar,” jelasnya.
PPATK melalui Tenaga Ahli Rizki Hendrawan mengingatkan KUPVA BB di Bali rawan jadi sarana pencucian uang. “Penting wajib terapkan APU-PPT-PPPSPM karena rawan penukaran uang hasil kejahatan,” katanya.
Masyarakat dan wisatawan diimbau hanya tukar valas di KUPVA BB berizin dengan ciri: sertifikat resmi BI, nama perusahaan jelas dan terdaftar di BI, serta logo KUPVA BB berizin dengan QR code.
BI Bali optimistis sinergi ini membuat industri KUPVA BB makin sehat dan berintegritas, dukung pariwisata berkualitas serta pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan.(red).
