****************************************
Denpasar | Nusantarajayanews.id – Kantor Wilayah Bank Indonesia provinsi Bali, selasa (14/1/2025) menggelar acara bertajuk
“Penguatan Konsumsi dan Akselerasi Investasi Berkwalitas untuk Mendorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”
Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala. BI, Erwin Soeryadimadja, serta Stek holder terkait.
Kepala Bapeda Bali pada kesempatan tersebut, mengakui ada dua ketimpangan yang ada di provinsi Bali, yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan Ekstrim meskipun secara makro kemiskinan di Bali terendah, Pengangguran terendah, IPM tertinggi nasional. Ketimpangan tersebut antara sektor pertanian dan pariwisata.
Dikatakannya ketimpangan pertama terjadi di sektor pariwisata dimana hampir 75% sektor Pariwisata menjadi penyumbang terbesar PAD Bali. Ketimpangan kedua tidak meratanya pembangunan antara daerah selatan dengan daerah lain. Tidak meratanya pembangunan berimbas pada meningkatnya kemiskinan seperti di daerah karangsemndan daerah lainnya
“Pariwisata masih sangat mendominasi hampir 75% sumbangan ekonomi Bali dari sektor tersier pariwisata, berarti pertanian itu kecil sekali artinya Bali sangat tergantung pada pariwisata, ketimpangan kedua adalah antar wilayah selatan ini pembangunannya luar biasa masif, “jelas Ika Putra, dalam acara Bank Indonesia, selasa (14/1/2026) di Renon Denpasar.
Lebih lanjut dikatakan Ika Putra, tahun 2018, pemerintah Bali telah membuat Transformasi Ekonomi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bertujuan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar Selatan, seperti pembangunan Pelabuhan di Nusa Penida, jalan Shortcut, dan pembangunan lainnya, namun belum terlihat hasilnya.
“D luar Badung dan Denpasar sudah kita bangun ini maksudnya supaya tumbuh ekonomi di sana tidak semua geser ke selatan jadi selatan ini sudah kita akui sangat krodit, tetapi kita akui belum optimal, ” Imbuh Ika Putra.
Belum Optimal diakuinya lantaran APBD Bali hanya dianggatakan sebesar 30 Triliun padahal kebutuhan pembangunan di Bali hampir setara dengan DKI Jakarta maupun daerah Jawa.
“Kenapa belum optimal karena APBD seluruh Bali hanya dianggarkan 30 Triliun bandingkan DKI Jakarta sebesarb88 triliun dan Jawa rata-rata 60 Triliun, dengan anggaran segitu, Bali tidak kuat mengakselerasi ini, ” Lanjutnya.
Ika berharap pembangunan di Bali segera merata. Sejauh ini, pemerintah Bali telah mengambil langkah dengan perlahan menggenjot pembangunan di daerah Bali utara, timur dan barat. Pemerintah pusat pun diharapkannya berkewajiban mendorong pembangunan di Bali.(tik)
