Surabaya |nusantara jaya news – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan tiga wilayah rawan peredaran narkoba pada 2025. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, mengungkapkan fakta ini saat pemaparan visi-misi seleksi lelang jabatan di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Kamis (6/3/2025).
Dalam pemaparannya, Yayuk—sapaan akrabnya—menyebut Jalan Kunti kini tidak lagi masuk kategori waspada, tetapi peredaran narkoba bergeser ke kawasan Balongsari dan Benowo. “Sehingga untuk kegiatan pemberantasan dan pencegahan narkoba 2025 ini kami arahkan ke lokasi yang masuk kategori rawan,” katanya di hadapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan ahli perguruan tinggi.
Meskipun Jalan Kunti sudah tidak lagi masuk kategori rawan, pengawasan tetap dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Yayuk mengungkapkan bahwa kamera CCTV yang dipasang untuk memantau pergerakan warga sering diduga dirusak dengan sengaja. “Sehingga kita bolak-balik harus menyambungkan jaringan lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada wilayah di Surabaya yang masuk kategori bahaya, tetapi hanya dalam status siaga dan waspada.
Strategi Pengawasan dan Pencegahan
Sebagai langkah pengawasan dan upaya mereduksi wilayah rawan narkoba, Yayuk berkomitmen menggencarkan sosialisasi bersama stakeholder jika tetap bertugas sebagai Kepala Bakesbangpol. “(Selain itu) inovasi sebagaimana yang kami sampaikan terkait keamanan dan ketertiban, ada petugas deteksi dini di kecamatan yang memantau 24 jam, kami beri pelatihan koordinasi dengan BIN,” ujarnya.
Pemaparan tersebut merespons pernyataan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang meminta Bakesbangpol melakukan inovasi, karena peredaran narkoba di Jalan Kunti belum sepenuhnya diberantas. “Kita sudah tahu Jalan Kunti itu tempat peredaran narkoba,” ujarnya.
Eri menekankan bahwa jika Yayuk terpilih kembali sebagai Kepala Bakesbangpol, ia harus berkomitmen mencapai target kawasan yang berhasil menjalankan hasil sosialisasi. “Ketika Anda terpilih, saya minta ada target per RW yang memenuhi kriteria kegiatan itu. Bukan lagi berapa yang ikut sosialisasi, tapi berapa titik yang bisa menjalankan hasil sosialisasi itu,” tandasnya. (Red)