****************************************
Surabaya | Nusantara Jaya News — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Surabaya menyelenggarakan dua rangkaian kegiatan bertajuk ‘Panggung Rakyat’ dan ‘Kuliah Bersama Rakyat Pesisir Surabaya’ pada Kamis (10/04/2025) di SD Muhammadiyah 9 Sukolilo, Surabaya. Kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan keberpihakan IMM terhadap masyarakat pesisir yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL).
Acara ini terselenggara berkat kerja sama antara PC IMM Surabaya dengan Majelis Hukum dan HAM serta LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan menghadirkan tokoh-tokoh nasional serta lokal dari kalangan Muhammadiyah dan aktivis masyarakat sipil. Narasumber yang hadir di antaranya Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi, Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM) Heroe Budiarto, Direktur PUSAD Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul W.P, Ketua PDM Kota Surabaya, serta Ramadhani Jaka Samudra dari Bidang Lingkungan Hidup PDM Surabaya.
Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, Erfanda Andi Mada Arectya, menyampaikan bahwa IMM hadir sebagai penjaga keadilan sosial yang berpihak kepada masyarakat terdampak pembangunan. Ia menekankan bahwa proyek SWL bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
“Proyek SWL ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. IMM hadir untuk memastikan bahwa pembangunan tidak boleh menyingkirkan rakyat dari tanah dan lautnya sendiri,” ujarnya dengan tegas.
Senada dengan hal tersebut, Direktur PUSAD UM Surabaya, Satria Unggul W.P, menilai bahwa proyek strategis nasional yang tidak dirancang dengan melibatkan masyarakat kerap menjadi ancaman. Ia mengutip UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Ketika PSN menghalangi akses masyarakat atas sumber daya tersebut, itu adalah bentuk pelanggaran terhadap amanat konstitusi,” tegasnya. Ia juga menambahkan pentingnya penerapan prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menyoroti bahwa reklamasi seperti SWL di berbagai daerah justru menciptakan penderitaan, bukan kemakmuran. Ia mengajak seluruh elemen Muhammadiyah untuk terus mengawal isu-isu ketimpangan akibat proyek besar yang tidak pro-rakyat.
“Ini bukan hanya soal hukum, ini soal keadilan. Kami dari PP Muhammadiyah, PWM, PDM, hingga aktivis IMM akan terus membersamai rakyat. Jangan sampai ada masyarakat yang terdzalimi, termasuk nelayan. Ini bagian dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator FMMM, Heroe Budiarto, menyebut bahwa proyek SWL memperparah kemiskinan masyarakat pesisir. Ia menilai proyek ini penuh ketimpangan dan tidak mencerminkan keadilan sosial sebagaimana ajaran teologis Islam.
“Ada ketimpangan perjuangan yang luar biasa. Tinjauan teologis kami menunjukkan bahwa proyek ini tidak adil dan mengancam kehidupan rakyat kecil,” ucapnya.
Acara dilanjutkan pada malam hari dengan “Panggung Rakyat: Pentas Seni dan Bazar Rakyat”, yang menampilkan pertunjukan orasi, puisi, teaterikal, musik akustik, hingga penampilan spesial dari musisi lokal Tanasaghara. Panggung ini menjadi ruang ekspresi rakyat dalam menyuarakan keresahan mereka, sekaligus panggung konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Dengan rangkaian kegiatan ini, IMM Kota Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di tengah derasnya arus pembangunan kota. Mereka menolak pembangunan yang mengorbankan hak-hak masyarakat pesisir dan menyerukan keterlibatan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut hidup mereka.
Penulis: Amanat Solikah
