Medan |Nusantara Jaya News – Menanggapi informasi adanya elemen masyarakat menyerukan agar Ketua DPRD Sumatera Utara turut memberikan dukungan terhadap pengusutan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura). Mereka menilai, peran DPRD penting dalam mendorong penegakan hukum di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara, Kamal, menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
Ia menegaskan bahwa proses hukum atas dugaan korupsi sudah ada pihak yang berwenang untuk menuntaskannya, seperti aparat penegak hukum, sehingga tidak perlu menyeret institusi politik ke dalam proses tersebut.
“Biarkan proses hukum berjalan sesuai mekanismenya. Kita memiliki lembaga yang sah dan berwenang dalam mengusut dugaan korupsi. Ketua DPRD Sumut sebaiknya tidak terpancing dan lebih baik fokus menjalankan tugas-tugas legislatifnya,” ujar Kamal.
Kamal juga mengingatkan bahwa saat ini merupakan masa awal pemerintahan yang baru, sehingga banyak pekerjaan rumah yang lebih penting untuk segera dituntaskan.
“Kita tahu pemerintahan baru ini membutuhkan stabilitas dan perhatian serius terhadap berbagai aspek pembangunan. DPRD harus menjadi mitra strategis yang fokus memperbaiki dan menjalankan fungsinya demi kepentingan rakyat,” tegasnya. (AH)