****************************************
Surabaya |Nusantara Jaya News – Proyek study tour dalam rangka Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di sejumlah SMA Negeri di Surabaya menimbulkan polemik di kalangan wali murid. Banyak orang tua mengeluhkan besarnya biaya kegiatan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Ironisnya, meskipun penolakan cukup banyak—terutama dari wali murid yang kurang mampu secara ekonomi—pihak sekolah tetap terkesan melanjutkan rencana study tour tersebut. Minimnya informasi dan solusi dari pihak sekolah, bahkan hingga ke tingkat Gubernur dan Dinas Pendidikan, semakin menambah kekesalan orang tua.
Antusiasme tinggi siswa untuk mengikuti kegiatan ini justru menjadi dilema tersendiri. Banyak siswa sangat ingin ikut, bahkan bersikeras meski orang tua mereka keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Keinginan kuat para siswa menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua, khususnya terkait dampak psikologis jika anak tidak diperbolehkan ikut.
> “Saya sebenarnya tidak mampu, Pak,” ujar seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya. “Tapi anak saya sangat ingin ikut. Saya khawatir jika dia tidak diizinkan, semangat belajarnya akan menurun.”
Tak hanya soal biaya, ketidakjelasan informasi mengenai rencana study tour ini juga menjadi sorotan. Banyak wali murid mengaku tidak mendapat penjelasan memadai mengenai rincian biaya, tujuan, dan manfaat kegiatan tersebut. Hal ini memperkuat kesan bahwa pihak sekolah kurang memperhatikan kondisi ekonomi keluarga siswa.
Dinas Pendidikan Jawa Timur menyatakan tidak melarang kegiatan study tour bagi SMA/SMK, asalkan dilakukan di dalam provinsi dan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sekolah diminta menyusun SOP secara jelas, termasuk tujuan, sasaran, dan dampak kegiatan.
Kegiatan juga harus bersifat sukarela, tidak boleh ada paksaan, dan perlu disepakati bersama orang tua siswa. Jika ada siswa yang tidak mampu karena keterbatasan biaya, maka pembiayaannya bisa ditanggung sekolah atau melalui gotong royong antar-siswa.
Walaupun ada solusi terkait study tour oleh pemerintah daerah , tapi kenyataannya pihak sekolah diduga tidak menerapkan apa yang disolusikan oleh pemerintah , bahkan wali murid yang gak mampu mengikuti kegiatan ini membuat merasa kehilangan tempat untuk mengadu dan mencari solusi yang adil.
Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: bagaimana seharusnya sekolah menyeimbangkan antara upaya menghadirkan pendidikan yang berkualitas dengan kemampuan ekonomi wali murid? Apakah study tour dengan biaya tinggi benar-benar memberikan manfaat signifikan bagi siswa, atau justru menjadi beban tambahan bagi keluarga?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dengan transparan dan bijak oleh pihak sekolah dan pemerintah, agar pendidikan benar-benar menjadi hak yang inklusif dan tidak diskriminatif.(Ari)
