****************************************
Denpasar |Nusantara Jaya News – Dalam upaya menjaga kestabilan inflasi dan menjamin kelancaran distribusi logistik serta bahan pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali menggelar High Level Meeting (HLM) di Denpasar, Selasa (15/7/2025). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas langkah mitigasi atas dampak kerusakan Jalan Nasional Gilimanuk–Denpasar, yang berpotensi mengganggu distribusi barang penting di wilayah Bali, khususnya sektor pangan dan energi.
HLM TPID dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Made Indra, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Provinsi Bali, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Hadir pula perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Bulog, serta jajaran TPID dari Kabupaten Tabanan dan Jembrana.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm) pada Juni 2025, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 0,19% (mtm). Meskipun harga komoditas relatif stabil hingga pertengahan Juli, potensi risiko inflasi tetap ada, terutama dari gangguan distribusi akibat amblesnya ruas Jalan Nasional di wilayah Tabanan.
“Gangguan distribusi logistik ini menjadi perhatian utama kita bersama, karena dapat berdampak pada kelangkaan barang dan peningkatan harga di tingkat konsumen,” ujar Erwin dalam forum.
Menanggapi kondisi tersebut, BBPJN Jatim-Bali melaporkan bahwa upaya perbaikan jalan telah dilakukan secara intensif dengan kerja 24 jam tanpa henti. Perkiraan sementara menyebutkan bahwa jalan tersebut akan bisa kembali dilalui pada akhir pekan ini, yakni 20 Juli 2025, lebih cepat dari target sebelumnya. Selain mempercepat pemulihan infrastruktur, BBPJN juga memastikan bahwa kualitas jalan yang dibangun ulang akan lebih kuat dan aman dilalui kendaraan berat pengangkut pasokan penting seperti BBM dan LPG.
Selama masa perbaikan, distribusi logistik dialihkan melalui jalur alternatif yang telah disiapkan oleh berbagai pihak. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas melaporkan bahwa pengalihan rute berjalan efektif. Distribusi BBM dan LPG tetap terjaga untuk wilayah-wilayah terdampak, seperti Jembrana, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Tabanan. Penambahan jam operasional dan simulasi distribusi juga turut diterapkan guna menjamin tidak terjadinya kelangkaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Made Indra, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memastikan stabilitas pasokan pangan. “Kami terus dorong realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara TPID Bali dan daerah sentra produksi pangan. Selain itu, penyaluran beras SPHP dan MinyaKita melalui Rumah Pangan Kita dan Toko Pangan Kita juga terus dipercepat,” tegasnya.
Sebagai bentuk langkah jangka panjang, TPID Bali turut menggalakkan urban farming melalui program bantuan bibit cabai, tomat, dan terong kepada masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, sekaligus menekan potensi inflasi akibat ketergantungan pada pasokan dari luar.
“Kami optimis, melalui penguatan koordinasi TPID, sinergi dengan stakeholder, dan optimalisasi berbagai program, kestabilan pasokan dan harga pangan dapat tetap terjaga. Target inflasi nasional 2,5±1% sangat mungkin untuk kita capai,” pungkas Made Indra.
HLM TPID Bali kali ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan mengelola potensi gangguan ekonomi akibat kendala infrastruktur. Langkah proaktif ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, kelancaran logistik, serta stabilitas sosial dan ekonomi Bali secara keseluruhan. (Red)
