****************************************
Medan |Nusantara Jaya News —Tindakan arogan yang dilakukan oleh Rio Adrian, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Kota Medan yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Wali Kota Medan Bidang Media dan Monitoring, terhadap sejumlah wartawan saat meliput kegiatan Wali Kota Medan, Rico Waas, di Balai Kota Medan, Rabu (16/7), mendapat kecaman keras dari berbagai pihak.
Salah satu suara yang paling lantang datang dari Nugra Ferdino, Koordinator Persaudaraan Pemuda Islam Sumatera Utara (PPI Sumut). Nugra menilai sikap membatasi dan bahkan menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik bukan hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga mencoreng semangat demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi di Kota Medan.
“Pemko Medan adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik satu partai politik. Wartawan punya hak untuk meliput kegiatan publik, apalagi jika itu menyangkut kerja-kerja kepala daerah. Sikap arogan dan eksklusif yang ditunjukkan oleh Rio Adrian sangat tidak pantas dan harus dikoreksi,” tegas Nugra dalam keterangannya.
Menurut Nugra, keberadaan wartawan justru menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat. Maka ketika ada pejabat publik atau tenaga ahli yang bersikap represif terhadap jurnalis, hal itu dapat diartikan sebagai upaya menutup akses informasi publik dan memperkuat politik kekuasaan yang tertutup.
” Ini tidak sehat. Kita hidup di negara demokrasi. Fungsi pers dijamin oleh undang-undang. Kalau wartawan mulai dihalangi, publik patut curiga ada apa di balik itu semua,” katanya.
Nugra mendesak Wali Kota Medan Rico Waas untuk tidak tinggal diam dan segera memberi klarifikasi serta evaluasi terhadap sikap bawahannya. Ia mengingatkan bahwa pejabat dan tenaga ahli pemerintahan bekerja untuk rakyat, bukan untuk mengamankan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Kami di PPI Sumut akan terus mengawal prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pemerintahan. Jangan sampai anak muda Medan melihat contoh buruk dari birokrasi yang arogan dan antikritik. Kami tegaskan: Balai Kota Medan bukan milik elit, melainkan milik rakyat,” pungkasnya.
Persaudaraan Pemuda Islam Sumatera Utara juga menyatakan kesiapan untuk berdialog langsung dengan Pemerintah Kota Medan serta komunitas jurnalis untuk membahas perlindungan hak wartawan dan penguatan etika komunikasi pejabat publik di lingkungan Pemko Medan.(Rozi)
