Oleh : Basa Alim Tualeka (obasa).
Pendahuluan
Krisis ekonomi sedang melanda dunia. Negara maju maupun berkembang sama-sama bergulat dengan inflasi, lonjakan harga energi, krisis pangan, dan melemahnya daya beli. Indonesia pun ikut terdampak: harga kebutuhan pokok naik, pengangguran meningkat, serta ketidakpastian investasi menghantui.
Namun, alih-alih mencari jalan keluar, Indonesia justru diwarnai demonstrasi anarkis, penjarahan, dan kerusuhan. Pertanyaannya: apakah dengan demo, penjarahan, dan pembakaran masalah ekonomi akan selesai? Jawabannya: tidak.
Krisis tidak akan bisa diatasi dengan amarah massa, melainkan dengan kebijakan yang pro-rakyat, pemerintah yang transparan, aparat keamanan yang humanis, dan wakil rakyat yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Kritik terhadap Pemerintah
Pemerintah masih menunjukkan kelemahan yang membuat rakyat resah:
Lamban dan Tidak Konsisten: kebijakan sering terlambat, tidak sinkron antar kementerian, dan lebih banyak wacana daripada realisasi.
Kurang Transparansi: penyaluran bansos dan stimulus ekonomi rawan penyimpangan.
Korupsi: kasus dana bantuan sosial atau proyek publik menurunkan kepercayaan rakyat.
Beban Pajak Baru: menaikkan atau menambah pajak di saat rakyat kesulitan hanya memperburuk keadaan.
Kritik terhadap Aparat Keamanan
Aparat seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan momok yang menakutkan. Namun yang terjadi:
Represif terhadap demo damai: aspirasi rakyat dibungkam dengan kekerasan.
Lamban saat kerusuhan pecah: kerugian meluas karena aparat terlambat bertindak.
Minim humanisme: rakyat butuh rasa aman, bukan trauma baru.
Kritik terhadap Politisi dan Wakil Rakyat
Wakil rakyat semestinya menjadi suara rakyat, tetapi yang terlihat justru:
Sibuk dengan pencitraan: lebih banyak bermain di panggung politik ketimbang mencari solusi.
Lemah dalam kontrol: DPR tidak tegas mengawasi pemerintah karena kompromi politik.
Politik transaksional: rakyat diingat hanya saat kampanye, dilupakan setelah pemilu.
Citra buruk akibat korupsi: membuat rakyat makin apatis pada politik.
Dampak Demo Anarkis
Demo adalah bagian dari demokrasi, tetapi jika anarkis, akibatnya fatal:
1. Ekonomi lumpuh: pasar dan transportasi terganggu.
2. Sosial rusak: kerukunan masyarakat terbelah.
3. Negara rugi: biaya pengamanan dan pemulihan kerusakan membengkak.
4. Citra buruk: Indonesia dipandang tidak stabil, investasi menurun.
Strategi Jalan Keluar
1. Program Pro-Rakyat Tanpa Membebani Pajak
Stop kebijakan pajak baru di tengah krisis; pemerintah harus mengurangi beban rakyat.
Efisiensi belanja negara: pangkas proyek-proyek mercusuar yang tidak mendesak, alihkan dana untuk kebutuhan rakyat.
Subsidi tepat sasaran: listrik, BBM, dan pangan pokok harus disalurkan langsung kepada masyarakat miskin.
2. Buka Lapangan Pekerjaan
Dorong sektor UMKM dengan permodalan ringan dan akses pasar digital.
Fokus pada industri padat karya seperti tekstil, perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Program padat karya tunai di desa-desa untuk menyerap tenaga kerja lokal.
3. Kedaulatan Pangan dan Energi
Investasi serius pada pertanian, perikanan, dan peternakan untuk menekan impor.
Energi terbarukan (matahari, angin, bioenergi) harus jadi prioritas agar tidak tergantung pada harga minyak dunia.
4. Pendidikan dan Keterampilan Rakyat
Program pelatihan kerja gratis bagi pemuda, buruh korban PHK, dan ibu rumah tangga.
Link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan tidak menganggur.
5. Pemerintahan Bersih dan Transparan
Berantas korupsi tanpa pandang bulu.
Transparansi anggaran publik melalui sistem digital yang bisa diakses masyarakat.
6. Keamanan Humanis dan Demokrasi Sehat
Aparat harus mengawal demo damai, bukan membungkam aspirasi.
Politisi harus hadir di tengah rakyat, mendengar langsung kebutuhan mereka, bukan hanya saat kampanye.
Penutup
Krisis ekonomi global adalah tantangan berat, tetapi juga peluang untuk berbenah. Demo anarkis, penjarahan, dan kerusuhan tidak pernah menyelesaikan masalah, justru memperburuk keadaan.
Solusi nyata adalah program pro-rakyat: menekan harga kebutuhan pokok, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat UMKM, menghentikan beban pajak baru, meningkatkan keterampilan rakyat, dan memastikan pemerintahan yang bersih serta aparat yang humanis.
Indonesia pernah melewati masa-masa sulit. Dengan kepemimpinan yang jujur, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan semangat gotong royong, bangsa ini pasti mampu keluar dari badai krisis dan berdiri lebih kuat.