****************************************
Ditulis Oleh; Gadiza NIM 2510833034
Program Makanan Bergizi Gratis sering dipromosikan sebagai program yang dirancang angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan bahwa angka stunting nasional adalah 21,6%. Angka ini masih cukup tinggi karena target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang seharusnya berada dibawah 20%.
Oleh karena itu pemerintah merasa perlu mengadakan kebijakan yang nyata agar membantu dan memastikan anak-anak bangsa khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan makanan bergizi yang layak.
Tetapi program ini bisa menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik, Pemerintah tidak bisa hanya berfokus kepada kelancaran pelaksanaan nya saja tetapi juga harus memperhatikan apakah kualitas makanan tersebut sudah memenuhi gizi yang dijadikan tujuan dari program tersebut atau hanya mengenyangkan tetapi miskin akan nutrisi.
Dan jika program ini tidak diawasi dengan ketat, maka program ini justru bisa menjadi bencana kesehatan. Bayangkan jika makanan yang dibagikan ternyata tidak higienis, sudah basi, dan menggunakan bahan yang asal murah, atau bahkan gizinya tidak seimbang.
Alih-alih menyehatkan, anak-anak malah akan menjadi sakit atau bahkan yang paling berbahaya adalah keracunan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sudah terjadi kronologi siswa keracunan di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat pada Senin (22/9/2025) yang melibatkan 842 orang keracunan, tidak hanya di Bandung Barat saja tetapi sudah banyak kronologi di wilayah lainnya yang mengakibatkan korban mengalami kejang-kejang, mual dan muntah, bahkan sampai dirawat. Makanan Bergizi Gratis ini memang memberikan manfaat dan dampak yang bagus jika dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar.
Tetapi jika dilihat dari data, banyak yang menyatakan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis ini masih banyak yang belum memenuhi kebutuhan gizi siswa dan terus meningkatnya kasus keracunan yang terjadi dikalangan siswa dikarenakan oknum-oknum yang tidak memperhatikan kebersihan makanan yang akan dibagikan kepada siswa.
Maka, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah agar tidak terjadi lagi keracunan dikalangan penerima Makanan Bergizi Gratis, yaitu menu makanan harus memenuhi standar gizi dan kebersihan, uji laboratorium dan evaluasi rutin, dan edukasi kepada siswa dan guru agar mereka lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan, dan juga berani melapor jika menemukan makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.
Dengan cara ini Makanan Bergizi Gratis tidak hanya sekedar tentang “gratis” tetapi juga memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar sehat, aman, dan tentunya berkualitas agar memenuhi kebutuhan gizi.
Pengelolaan Makanan Bergizi Gratis ini tentu melibatkan banyak pihak, seperti Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah yang memastikan bahwa siswa menerima makanan dengan baik, dan lain-lain. Oleh karena itu program ini memilik resiko besar untuk dijadikan ladang korupsi jika transparansi anggaran tidak dijaga dengan aman.
Bayangkan jika dana miliaran rupiah yang seharusnya dikeluarkan untuk Makanan Bergizi Gratis justru dikorupsi atau dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Akibatnya makanan yang sampai ke tangan siswa hanyalah makanan seadanya yang berarti masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Maka dari itu muncul pernyataan Makanan Bergizi Gratis bisa berubah dari “janji nutrisi” menjadi “bencana kesehatan” bila tata Kelola tidak berjalan dengan baik.
Kita tidak boleh menutup mata akan hal ini, kita harus menuntut hak yang telah dijanjikan pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan memberikan Makanan Bergizi Gratis kepada siswa, akan tetapi makanan yang dibagikan justru tidak bergizi dan bahkan mengandung racun. Dan seharusnya tidak ada lagi korupsi di negeri ini, karena salah satu dampak nya yaitu makanan yang diberikan hanya sekedar nya saja bukan memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Masyarakat memiliki harapan yang sangat besar kepada pemerintah agar memberantas dan menjatuhi hukuman yang seadil-adilnya kepada para koruptor, seharusnya pelaku korupsi/ koruptor harus dihukum mati agar sadar sebelum melakukan dosa yang merugikan banyak pihak dan masyarakat.
Masyarakat juga tahu bahwa menjabat di instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan tidaklah mudah, Dan menjadi penegak hukum bukan tugas yang ringan. Tapi justru karena itulah kami berharap lebih kepada pemerintahan.
Bukan hanya soal menegakkan aturan tetapi juga tentang bagaimana keadilan tidak pandang bulu, tidak bisa dibeli dan tidak takut kepada kekuasaaan. Kami sudah banyak mendengarkan janji tetapi yang kami inginkan hanyalah bukti nyata bahwa keadilan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
(Artikel ini ditulis oleh Mahasiswa Jurusan dan Universitas: Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas)
