****************************************
Jakarta | Nusantara Jaya News – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, yang pada 18 November lalu secara terbuka mengungkap sejumlah pekerjaan rumah besar di tubuh Polri. Dalam forum resmi di DPR, Dedi menyampaikan bahwa banyak pejabat kepolisian di level strategis belum menunjukkan kinerja optimal, mulai dari Kapolsek, Kapolres, hingga jajaran reserse kriminal.
Berdasarkan hasil evaluasi internal, mayoritas Kapolsek dinilai tidak memenuhi ekspektasi. Dari total 4.340 Kapolsek di seluruh Indonesia, sebanyak 67 persen masuk kategori under performance. Analisis Polri menunjukkan salah satu penyebab terbesarnya adalah fakta bahwa 50 persen Kapolsek saat ini diisi oleh perwira lulusan Pendidikan Alih Golongan (PAG), sehingga kompetensi dan kesiapan operasional dinilai masih belum merata.
Tidak hanya itu, evaluasi juga dilakukan terhadap 440 Kapolres. Dari jumlah tersebut, 36 Kapolres dinyatakan memiliki kinerja buruk. Kondisi serupa terlihat di jajaran reserse kriminal, di mana 15 dari 47 Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) dinilai tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan Polri.
Pemaparan Wakapolri ini sontak menjadi sorotan publik karena jarang sekali pejabat tinggi Polri membuka kondisi internal secara terbuka dan langsung. Namun langkah ini justru disambut baik oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Menurutnya, apa yang disampaikan Wakapolri merupakan bentuk komitmen nyata untuk memperbaiki institusi kepolisian dari dalam.
Sugeng menilai langkah transparan tersebut adalah momentum penting untuk percepatan reformasi Polri. “Pernyataan Wakapolri itu membuka berbagai persoalan internal Polri secara gamblang, dan ini sangat selaras dengan catatan serta kritik yang selama ini disampaikan IPW,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa IPW dalam banyak kesempatan telah mengkritisi kinerja sejumlah pejabat kepolisian di daerah, termasuk lemahnya pengawasan dan ketidakseimbangan kompetensi antara satuan wilayah. Pernyataan Wakapolri, menurut Sugeng, merupakan gerbang awal untuk memperbaiki sistem penempatan jabatan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di level Kapolsek dan Kapolres, serta memperkuat profesionalisme reserse.
Pengamat menilai bahwa keberanian Wakapolri mengungkapkan hal ini dapat mempercepat langkah restrukturisasi dan perbaikan menyeluruh dalam tubuh Polri. Di tengah dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks, peningkatan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan keamanan nasional.
Kini, publik menantikan tindak lanjut konkret dari evaluasi tersebut, baik berupa perbaikan sistem rekrutmen jabatan, pelatihan lanjutan, maupun pembinaan yang lebih ketat terhadap pejabat kepolisian yang berkinerja rendah. Reformasi Polri kembali menjadi sorotan dan harapan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini semakin menguat.(Red)
