Bali |Nusantara Jaya News — Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus memperkuat langkah-langkah antisipatif pengendalian inflasi. Sebagai wujud nyata sinergi lintas instansi, TPID Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada Senin, 26 Januari 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Butet Linda H. Panjaitan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali, perwakilan Polda Bali, TPID Kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) se-Provinsi Bali, anggota TPID Provinsi Bali, serta jajaran Perumda Kabupaten/Kota IHK di Bali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year), masih terkendali dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen dan sedikit di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen (yoy). Kontributor utama inflasi Bali berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,53 persen, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan.
Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Bali berhasil mencatatkan pengendalian inflasi yang relatif baik dan menempati peringkat ke-18 secara nasional pada tahun 2025.
Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi TPID antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Perumda, serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi yang terjadi di Provinsi Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa tantangan inflasi sepanjang tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kondisi cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Sumatera dan Jawa. Tekanan harga tersebut turut memengaruhi dinamika harga komoditas hortikultura di Bali.
Memasuki tahun 2026, tantangan pengendalian inflasi diperkirakan akan semakin kompleks. Beberapa faktor utama yang perlu menjadi perhatian adalah potensi penyebaran penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada periode Februari hingga Maret 2026 yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan.
BPS Provinsi Bali menegaskan pentingnya kesiapan pasokan pangan sebagai kunci utama pengendalian inflasi, mengingat pola historis menunjukkan adanya peningkatan permintaan masyarakat menjelang dan selama periode HBKN.
Sementara itu, Bulog Provinsi Bali menyampaikan bahwa kondisi ketersediaan stok pangan strategis saat ini berada dalam kondisi aman. Bulog juga siap mendukung stabilisasi harga melalui optimalisasi distribusi serta sinergi dengan program Gerakan Pasar Murah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Provinsi Bali memperkuat langkah-langkah jangka pendek, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan, menyoroti adanya peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi. Kabupaten Tabanan, misalnya, mengalami peningkatan volatilitas dari 0,54 persen pada tahun 2024 menjadi 0,82 persen, dengan pola serupa juga terjadi di wilayah Badung dan Singaraja.
Volatilitas inflasi yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian harga dan perlu dimitigasi secara sistematis. Untuk mengatasi hal tersebut, TPID Provinsi Bali terus memperkuat strategi pengendalian inflasi secara end-to-end dari hulu hingga hilir.
Peran Perumda di sisi hulu diperkuat untuk mendukung produktivitas dan berfungsi sebagai offtaker guna menjaga kesinambungan pasokan. Selain itu, kerja sama dengan KDKMP serta penyediaan pasokan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari sisi hilir juga terus didorong.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam penutup rapat menegaskan bahwa sinergi lintas instansi dalam TPID harus terus diperkuat, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang rangkaian HBKN Imlek, Nyepi, serta Ramadhan–Idul Fitri pada Triwulan I 2026.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran Perumda sebagai offtaker melalui perluasan kerja sama dengan desa-desa serta dukungan pembiayaan dari perbankan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani.
Selain itu, upaya stabilisasi harga perlu dilakukan secara lebih intensif melalui dukungan sarana dan prasarana pascapanen, penguatan kerja sama antarwilayah, serta pengawasan distribusi yang berkelanjutan oleh Satgas Pangan. Seluruh kabupaten/kota IHK di Bali pun sepakat untuk memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal.
Melalui sinergi yang kuat, penguatan peran kelembagaan, serta langkah-langkah antisipatif yang terukur, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia, BPS, TPID, Perumda, dan Satgas Pangan berkomitmen menjaga inflasi Bali agar tetap terkendali, mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga daya beli masyarakat. (Red)
