Dairi |Nusantara Jaya News — Pemberitaan mengenai klaim penguatan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dairi sebagaimana dimuat di media *Mistar.id* dinilai tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Karing, Kecamatan Berampu.
Hal tersebut disampaikan oleh *Mangun Angkat, S.K.M*, selaku *Direktur Lembaga Kesehatan Masyarakat BKPRMI Kabupaten Dairi*, yang menegaskan bahwa paparan data dan narasi yang disampaikan kepada publik tidak mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat maupun petugas di lapangan.
“Hingga saat ini, TPA Desa Karing masih menggunakan sistem *open dumping* yang menimbulkan dampak lingkungan serius, mulai dari pencemaran, bau menyengat, hingga potensi gangguan kesehatan bagi warga sekitar. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan klaim penguatan pengelolaan sampah,” ujar Mangun.
Selain persoalan sistem pengelolaan, kondisi infrastruktur pendukung menuju TPA Desa Karing juga dinilai sangat memprihatinkan. Akses jalan menuju lokasi TPA rusak parah, dipenuhi lubang, berlumpur, dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
“Kondisi jalan menuju TPA sangat memprihatinkan. Bahkan bisa dikatakan menyerupai pemandian kerbau. Ironisnya, dalam banyak hal, pemandian kerbau justru jauh lebih layak dibandingkan akses jalan menuju TPA Desa Karing,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi jalan tersebut tidak hanya menghambat operasional pengangkutan sampah, tetapi juga membahayakan keselamatan petugas dan kendaraan pengangkut sampah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan persampahan di TPA Desa Karing belum ditangani secara serius dan terpadu.
Mangun Angkat juga menyoroti ketimpangan antara jumlah timbulan sampah dengan volume sampah yang benar-benar diolah. Dari puluhan ribu ton sampah yang dihasilkan setiap tahun, hanya sebagian kecil yang diolah, sementara sisanya menumpuk di TPA tanpa pengelolaan yang memadai.
Lebih lanjut, ia menilai klaim bahwa penyelenggaraan lomba kreasi produk berbahan baku sampah merupakan bagian dari upaya pengurangan sampah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, kegiatan tersebut lebih bersifat seremonial dan simbolik, tanpa memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Perlombaan semacam ini tidak menyentuh akar persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Dairi, terutama pada aspek krusial seperti perbaikan sistem di TPA, pengurangan *open dumping*, peningkatan kapasitas infrastruktur, serta penanganan timbulan sampah dalam skala besar. Produk hasil lomba hanya mengolah sampah dalam jumlah sangat terbatas dan tidak signifikan dibandingkan dengan volume sampah yang terus menumpuk setiap hari,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan lomba tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan pengelolaan sampah ketika kondisi faktual di lapangan justru menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan, minimnya fasilitas pendukung, serta buruknya infrastruktur menuju lokasi pengolahan sampah.
“Tanpa perbaikan sistemik dan kebijakan yang benar-benar diimplementasikan secara konsisten, lomba kreasi berbahan sampah tidak lebih dari kegiatan pencitraan yang jauh dari penyelesaian masalah utama,” pungkas Mangun.
BKPRMI Kabupaten Dairi mendesak DLH Kabupaten Dairi dan pihak terkait untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan sampah, khususnya di TPA Desa Karing, termasuk perbaikan serius akses jalan menuju lokasi TPA. Tanpa langkah konkret dan terukur, klaim penguatan pengelolaan sampah hanya akan menjadi narasi formal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.(AMK)
