MEDAN |Nusantara Jaya News – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kota Medan bersama Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Jumat (6/3/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk kritik mahasiswa terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas, yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat di Kota Medan.
Dalam aksi itu, mahasiswa mengangkat satu pertanyaan besar yang mereka tujukan kepada Pemerintah Kota Medan:
“Apakah Medan benar-benar untuk semua, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang dan oknum tertentu?”
Mahasiswa Soroti Kinerja Pemerintah Kota
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi tata kelola pemerintahan Kota Medan yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Mahasiswa menilai berbagai persoalan mendasar masih belum mendapatkan penyelesaian secara serius, mulai dari banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah, kualitas pelayanan publik yang dinilai belum optimal, hingga persoalan pengelolaan sampah dan lingkungan.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan daerah, serta mendorong agar kebijakan ekonomi daerah lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat ekonomi lemah.
Persoalan lapangan pekerjaan bagi generasi muda serta pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Wali Kota Tidak Hadir, Aksi Sempat Memanas
Dalam aksi tersebut, mahasiswa berharap dapat berdialog langsung dengan Wali Kota Medan, Rico Waas, guna menyampaikan berbagai aspirasi secara terbuka.
Namun hingga aksi berlangsung, Wali Kota Medan tidak hadir menemui massa aksi yang telah berkumpul di depan Kantor Wali Kota Medan.
Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. Situasi aksi pun sempat memanas dan terjadi ketegangan antara massa aksi dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di sekitar lokasi.
Sebagai bentuk protes simbolik terhadap sikap pemerintah kota yang dinilai tidak responsif, sejumlah massa aksi melempar telur busuk ke arah gerbang Kantor Wali Kota Medan.
Mahasiswa menyebut aksi tersebut sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak membuka ruang dialog secara langsung dengan mahasiswa dan masyarakat.
Mahasiswa Nilai Wali Kota Tidak Responsif terhadap Kritik
Ketua PC SEMMI Kota Medan, M. Andi Samudra Pinem, menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Wali Kota Medan dalam aksi tersebut.
Menurutnya, mahasiswa datang dengan tujuan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala daerah.
“Kami sangat menyayangkan Wali Kota Medan tidak hadir menjumpai massa aksi hari ini. Mahasiswa datang untuk meminta penjelasan terkait berbagai persoalan yang terjadi di Kota Medan. Seorang pemimpin seharusnya tidak menutup ruang dialog dengan masyarakat,” ujarnya.
Andi juga menyinggung bahwa sebelumnya Wali Kota Medan tidak menghadiri undangan debat terbuka evaluasi satu tahun kepemimpinan yang diselenggarakan oleh PC SEMMI Kota Medan, meskipun pihak protokoler sempat melakukan komunikasi terkait kegiatan tersebut.
Pemerintah Kota Diharapkan Membuka Ruang Dialog
Mahasiswa berharap Pemerintah Kota Medan dapat lebih terbuka terhadap kritik serta membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
Menurut mereka, kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Mahasiswa Rencanakan Aksi Lanjutan
PC SEMMI Kota Medan bersama EK LMND Kota Medan menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan (Aksi Jilid II) sebagai bentuk konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Aksi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
Tempat : Kantor Wali Kota Medan
Mahasiswa berharap dalam aksi selanjutnya Wali Kota Medan dapat hadir secara langsung untuk berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat guna menjawab berbagai persoalan yang disampaikan.
“Gerakan ini adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan bahwa Kota Medan benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat luas,” kata Andi.
Mahasiswa pun kembali menegaskan pertanyaan yang mereka tujukan kepada Pemerintah Kota Medan:
“Apakah Medan untuk semua, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang?”(IHB)
