Deli Serdang |Nusantara Jaya News – Dugaan pelanggaran hukum dalam operasional pabrik kasur di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, akhirnya memicu ledakan aksi mahasiswa.
Forum Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara turun langsung ke lokasi pada Selasa (17/03/2026), menyoroti keras keberadaan industri yang diduga bermasalah tersebut.
Pabrik kasur yang berdiri di kawasan Jalan Jati Rejo itu disinyalir beroperasi tanpa kejelasan legalitas yang memadai. Mulai dari status lahan, perizinan usaha, hingga dokumen lingkungan hidup, seluruhnya kini menjadi sorotan publik.
Berdasarkan temuan di lapangan, pabrik tersebut diduga berdiri di atas lahan garapan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan negara (eks PTPN). Jika dugaan ini benar, maka operasional pabrik tersebut berpotensi menabrak ketentuan hukum agraria yang berlaku.
Koordinator aksi, Muhammad Zuhri, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu biasa, melainkan menyangkut kepastian hukum dan kewibawaan negara dalam mengelola asetnya.
“Ini bukan persoalan kecil. Jika benar berdiri di atas lahan negara tanpa dasar hukum yang jelas, maka ini adalah bentuk pelanggaran yang serius. Negara tidak boleh kalah,” tegasnya dengan nada keras.
Tak hanya soal lahan, keberadaan pabrik di tengah pemukiman warga juga menuai protes. Aktivitas produksi yang berpotensi menimbulkan debu, kebisingan, hingga limbah dinilai mengancam kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.
“Industri tidak boleh berdiri sembarangan di tengah pemukiman. Ada aturan tata ruang, ada aturan lingkungan. Kalau itu dilanggar, ini jelas bentuk pengabaian terhadap hukum dan masyarakat,” lanjut Zuhri.
Dalam aksinya, massa secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk tidak tinggal diam. Mereka menuntut audit menyeluruh terhadap legalitas operasional pabrik serta penghentian sementara kegiatan hingga seluruh aspek hukum dinyatakan terpenuhi.
Tekanan juga diarahkan langsung kepada Bupati Deli Serdang. Massa menilai, sikap pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini akan menjadi tolok ukur komitmen terhadap penegakan hukum.
“Ini ujian bagi Bupati. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Jika dibiarkan, maka kepercayaan publik akan runtuh,” ujar Zuhri.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan diwarnai orasi-orasi keras yang menggambarkan keresahan masyarakat. Massa bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pengelola pabrik kasur belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan yang mencuat di tengah masyarakat.
Situasi ini pun menjadi perhatian serius publik. Desakan terhadap transparansi dan penegakan hukum kini semakin menguat, seiring meningkatnya sorotan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di lokasi tersebut. (Tim)
