Oleh: Aldi Munawar Kaloko Peserta Advance Training (LK III) Badko HMI Sumatera Utara
Transformasi politik di Indonesia merupakan proses panjang yang lahir dari pergulatan sejarah, nilai, dan kepentingan. Nusantara pada awalnya bukan sebuah negara bangsa, melainkan kumpulan entitas politik lokal seperti kerajaan, kesultanan, dan komunitas adat. Gagasan Indonesia sebagai satu kesatuan kemudian tumbuh melalui kesadaran kolektif dan perjuangan melawan kolonialisme.
Sebagaimana disampaikan bg Ahmad Doli Kurnia Tanjung, transformasi ini adalah proses integrasi dari keragaman menuju kesatuan. Namun, perjalanan tersebut tidak selalu linear. Perubahan dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih terus mencari bentuk idealnya.
Saat ini, demokrasi Indonesia tampak mapan secara prosedural—pemilu rutin, partai politik aktif, dan lembaga perwakilan berjalan. Namun, secara substansial, kualitasnya masih dipertanyakan. Praktik politik uang, polarisasi identitas, dan rendahnya literasi politik menjadi tantangan nyata.
Pandangan bg Idham Holik menegaskan bahwa integritas pemilu adalah kunci utama. Pemilu bukan sekadar agenda lima tahunan, tetapi fondasi legitimasi kekuasaan. Ketika integritas terganggu, kepercayaan publik pun melemah.
Di tengah kondisi ini, muncul paradoks: partisipasi politik meningkat, terutama di kalangan generasi muda, tetapi seringkali tidak diiringi pemahaman substansial. Media sosial menjadi ruang ekspresi sekaligus ladang disinformasi yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.
Dalam konteks Sumatera Utara, tantangan seperti patronase, oligarki lokal, dan pragmatisme politik masih dominan. Kekuasaan sering terkonsentrasi pada elite, sementara masyarakat hanya menjadi objek mobilisasi.
Sebagai kader HMI, khususnya di tingkat Advance Training, kita dituntut melampaui cara berpikir normatif. Politik harus dipahami bukan hanya sebagai arena kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang pengabdian. Nilai keislaman (keadilan, amanah, kejujuran) dan keindonesiaan (persatuan dalam keberagaman) harus menjadi landasan utama.
Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada generasi muda. Jika hanya menjadi konsumen politik, demokrasi akan stagnan. Namun jika menjadi produsen gagasan dan agen perubahan, demokrasi akan berkembang lebih matang.
Pemilu berintegritas bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi seluruh elemen bangsa. Mahasiswa dan kader organisasi harus aktif mengedukasi masyarakat, mengawal proses demokrasi, dan berani bersuara terhadap pelanggaran.
Akhirnya, transformasi politik menuju demokrasi yang berkeadilan masih menjadi pekerjaan besar. Namun harapan tetap ada, selama masih ada generasi yang peduli dan mau berjuang.
Pilihan ada pada kita: menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Karena demokrasi yang berintegritas tidak hanya lahir dari sistem, tetapi dari manusia yang konsisten menjaga nilai dan memperjuangkannya.
