****************************************
JATIM |nusantarajayanews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menilai bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi ancaman resesi adalah dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto, mengatakan bahwa saat ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim sangat tergantung sekali dengan UMKM yang mampu menyumbang 57,81 %. “Artinya apa? artinya itu pemerintah masyarakat berhutang budi pada UMKM,” katanya ditemui di DPRD Jatim, Senin (24/10/2022).
Sayangnya, dia melihat bahwa sampai saat ini UMKM itu belum bisa langsung menerima dana terutama dana hibah. Sebab UMKM merupakan kelompok perorangan. Sehingga, jika membutuhkan dana terutama dana untuk modal kerja maupun pemasaran itu biasanya dialihkan ke perbankan.
Memang, lanjut Agus Dono, pemerintah juga telah menyediakan pinjaman murah dengan 3 sampai 6%. “Masalahnya adalah untuk mendorong kinerja mereka bisa, tetapi soal out put-nya, penerapannya lha ini yang kadangkala membikin mereka kalangkabut, utamanya sektor pemasaran. Produk mereka ok, pemerintah saat ini hanya membantu hal-hal yang bersifat admnistrasi, satu izin izin, IPRT Halal halal BPOM hatetapi jumlahnya sangat terbatas,” paparnya.
Selain itu, ketika arahkan ke perbankan, UMKM juga memiliki kelemahan yaitu ketika diminta jaminan maka akan kesulitan. “Oleh sebab, itu kami di Malang Raya saat ini kami mengakomodasi semua UMKM untuk kami satukan dalam satu bentuk koperasi dan sudah terwujud sekarang. Baru 2 bulan ini sudah ada 2 koperasi yang menampung 400-500 UMKM,” tandasnya lagi.
Dengan adanya wadah koperasi untuk UMKM ini, lanjut Agus Dono, ke depan pihaknya akan melakukan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk pengajuan dana bergulir atau pun dana hibah.
Langkah lain untuk memperkuat UMKM adalah dengan membantu pemasaran. Menurut politisi asal Malang ini, bahwa dengan terselesaikannya masalah modal dan produksi maka semua potensi yang ada itu tetap tidak bisa berkembang ketika produknya tidak terserap. Maka, pemerintah harus ikut terlibat. (red)
