****************************************
Surabaya | Nusantara Jaya News – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Bobby Soemiarsono menekankan pentingnya evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan (SAKIB) yang lebih dari sekadar rutinitas.
Dalam pernyataan tegas, Bobby menuntut agar evaluasi ini mampu memicu perubahan nyata dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas khusus warga Jawa Timur (Jatim).
Evalusi SAKIP ini menjadi momentum perbaikan yang signifikan bukan formalitas, menggugah komitmen seluruh instansi pemerintah daerah untuk berbenah demi kesejahteraan warga Jatim.
Tak hanya itu, SAKIP ini merupakan pilar penting dalam pemerintahan adalah akuntabilitas kinerja. Dengan mewujudkan kinerja yang akuntabel diperlukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan implementasi tersebut.
“Sistem SAKIP menjadi bagian penting dan perhatian setiap pemerintah daerah setiap tahun. Dimana kinerja Pemda harus berdampak sehingga muaranya adalah terciptanya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat,” kata Bobby saat memberikan sambutan pada pelaksana Monitorimg dan Evaluasi (Monev) Asistensi Instansi Pemerintah Wilayah II di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (16/7/2024).
Bobby mengungkapkan bahwa mewujudkan layanan publik yang baik dan optimal dibutuhkan anggaran yang struktur dan terukur.
“Konsistensi perencanaan anggaran ini berdampak menjadi hal penting dalam mewujudkan layanan publik reformasi yang baik dan bagus,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima oleh redaksi pad hari yang sama.
Bobby mengatakan, penilaian evaluasi dan monitoring ini mampu menghasilkan standart yang baik dari tim Kemenpan RB sekaligus terdapat meningkatkan dari tahun ke tahun.
“Masukan dari tim Kemenpan RB ini bisa memperhatikan bagi seluruh ASN demi mewujudkan pelayanan publik di daerah yang baik dan bagus,” ungkap Bobby.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Kemenpan RB Budi Prawira menyampaikan bahwa pencapain kinerja reformasi bisa berdampak positif yang mana menjadi hal penting dari pelaksanaan SAKIP yang menitikberatkan pada berbagai persoalan di daerah, salah satunya penurunan kemiskinan.
“Adanya berdampak reformasi ini dapat menjadi indikator terhadap penurunan kemiskinan di daerah. Juga, menjadi indikator lainnnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT), ” tukas Budi.
Budi menuturkan, kegiatan ini memiliki jadwal evaluasi di mana pada tanggal 1 Maret hingga 31 Mei lalu merupakan pelaksanaan pra evaluasi dengan membuat profil berdasarkan hasil identifikasi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023 lalu.
“Selanjutnya, 1 Juni – 31 Juli 2024 pelaksanaan Desk Evaluasi dan pengalaman (in-depth interview) penyusunan dan penyampaian catatan sementara kepada instansi yang dievaluasi,” tuturnya.
Sementara pada tanggal 1 -30 Agustus 2024 akan dilaksanakan panel internal tim, panel antar tim panel QC dan Asdep Deputi dilanjutkan dengan finalisasi LKE AKIP 2024 dan penyusunan draft LHE AKIP 2024.
“Jika seluruh proses terlaksana maka pada Bulan September 2024 akan dilaksanakan finalisasi LHE AKIP sekaligus penyampaian hasil evaluasi AKIP 2024 khusus pemerintah daerah,” pungkasnya.
