banner 1000x130 **************************************** banner 1000x130 banner 2500x3000
Berita  

MAKI Jatim Gelar FGD: Bedah Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran KPU Jatim

banner 2500x130 banner 2500x130 banner 1000x130

Surabaya |Nusantara Jaya News – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Membedah Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran KPU Jatim dan KPU di 38 Kota/Kabupaten se Jawa Timur”. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2024 di salah satu hotel di Surabaya.

Heru, perwakilan MAKI, menyatakan bahwa ikhtiar MAKI adalah membuka borok korupsi, mencarikan obatnya, dan jika tidak ada obatnya, harus diamputasi. FGD ini bertujuan untuk memberikan warning keras kepada KPU serta melibatkan peran aktif masyarakat Jawa Timur dalam memantau penggunaan anggaran KPU Jatim dan KPU di 38 Kota/Kabupaten se Jawa Timur.

banner 2500x130

Dalam FGD ini, MAKI Jatim akan mengundang narasumber, dan pembicara yang kompeten, termasuk perwakilan DKPP Pusat, Ketua/anggota Komisi II DPR Pusat, Kajati Jatim (Aspidsus/Aswas Kejati Jatim), Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan KPU Pusat/Jatim.

Selain itu, jajaran media yang tergabung dalam Pokja Joko Dolog, PWI Jatim, Pokja Grahadi, dan Pokja DPRD Jatim juga akan diundang.

Tidak ketinggalan, perwakilan Senat Mahasiswa dan BEM dari berbagai kampus di Jawa Timur serta praktisi hukum dan pegiat anti korupsi lainnya akan turut hadir.

Kegiatan ini menjadi penting karena MAKI Jatim telah menemukan bukti awal dugaan penyelewengan anggaran di tubuh KPU, termasuk dugaan gratifikasi dalam bentuk cashback serta suap.

MAKI Jatim bahkan telah melaporkan dugaan korupsi tersebut ke pihak berwenang.

Menurut Heru, dugaan gratifikasi, suap, dan penyelewengan anggaran telah menjadi budaya yang harus dikubur dalam-dalam.

“Ini penting karena KPU merupakan penyelenggara pesta demokrasi,” tegasnya.

FGD ini juga diharapkan menjadi sarana pemahaman tentang tindakan pelaporan hukum MAKI Jatim ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan DKPP.

Heru menambahkan,”Daripada menggelar aksi demo besar, MAKI Jatim memutuskan untuk menggelar FGD untuk membuka borok KPU Jatim dan KPU di 38 Kota/Kabupaten se Jatim serta mencari solusi. Kalau tidak sembuh, ya terpaksa harus diamputasi. (Red)

banner 1000x130
banner 2500x130 banner 1000x130
banner 1000x130 banner 2500x130