SURABAYA | Nusantara Jaya News – Pimpinan Wilayah Satuan Pelajar dan Mahasiswa (PW SAPMA) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Timur menanggapi pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Budi Santoso (Prof Bus).
Menurut PW SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Timur, istilah “penyembelihan” pantas digunakan untuk menggambarkan preseden buruk di institusi pendidikan tinggi akhir-akhir ini. Pemecatan Prof. Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair setelah memberikan pendapatnya mengenai penolakan terhadap kebijakan pemerintah mendatangkan dokter asing adalah ironi yang memprihatinkan.
“Kita melihat bersama aksi yang dilakukan ratusan dosen dan mahasiswa FK Unair kemarin, Kamis (4/7) di halaman FK Unair, menunjukkan bahwa gerakan perlawanan terhadap upaya pembungkaman kebebasan berpendapat akademik tidak akan pernah padam,” ujar Ketua SAPMA PP PW Jawa Timur, Arderio Hukom di Surabaya, Jumat (5/7/2024) kemarin.
Menurut Arderio, presiden buruk semacam ini jika terus dibiarkan akan menjadi duri bagi kebebasan berpendapat. Perguruan tinggi harus mampu menjadi mimbar bebas dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, PW SAPMA Pemuda Pancasila PW Jawa Timur sebagai elemen aktif gerakan mahasiswa mengeluarkan pernyataan sikapnya.
“Pemecatan Prof. Budi Santoso sebagai Dekan FK Unair jelas mencederai nilai-nilai kebebasan berpendapat. Hal ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan nilai-nilai demokrasi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi,” kata Arderio dalam keterangan tertulis diterima oleh redaksi, Sabtu (6/7/2024).
Arderio menambahkan, pemecatan Dekan FK Unair jelas menyalahi statuta Universitas Airlangga yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.
“Pasal 53 menjelaskan bahwa dekan dan wakil dekan dapat diberhentikan apabila berakhir masa jabatannya, meninggal dunia, mengundurkan diri, sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen, sedang studi lanjut, dan/atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Arderio.
“Pemecatan Prof Bus dari jabatannya sebagai dekan FK Unair jelas tidak memiliki dasar yang jelas dan semata-mata karena pendapat beliau yang kontra terhadap kebijakan pemerintah soal program mendatangkan dokter asing,” imbuhnya.
PW SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Timur menilai, pemecatan Dekan FK Unair merupakan langkah destruktif terhadap upaya membuka ruang opini, gagasan, dan narasi akademik untuk membangun dan menghidupkan nalar sehat di ranah akademik.
PW SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Timur juga menyarankan pimpinan Universitas Airlangga untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi serta ruang kebebasan berpikir, berpendapat, dan beropini di Universitas Airlangga dengan tidak mengulangi kembali tindakan yang melampaui etika akademis serta terkesan terburu-buru.
“PW SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Timur mengajak seluruh kader SAPMA PP baik di lingkungan Universitas Airlangga maupun perguruan tinggi lain untuk bersama-sama menjaga kebebasan berpendapat di ranah akademik, serta aktif melawan indikasi pembelengguan kebebasan berpendapat yang ada,” pungkasnya.