****************************************
Sidoarjo | Nusantara Jaya News – Pelantikan dan serah terima jabatan kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada hari Jumat (23/8/2024). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono.
Secara resmi, Yuan Candra Djaisin dilantik menjadi Kepala perwakilan BPK Jatim menggantikan posisi Karyadi yang akan mengemban amanah baru sebagai Kalan BPK Perwakilan Jateng.
Melalui surat keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 327/K/X-X.3/08/2024 pada tanggal 1 Agustus 2024 terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi pratama pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Pj. Gubernur Jatim Adhy mengucapkan selamat datang dan bertugas di Jatim kepada Kepala Perwakilan BPK Jatim Yuan Candra. Ia pun berharap kehadiran ketua baru dapat membawa semangat baru, utamanya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemda di wilayah Jatim.
“Salah satunya, dapat meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Saat ini, Pemprov Jatim ini telah mencapai 82,24 persen, dan bahkan telah melampaui target nasional sebesar 75 persen,” ujarnya dalam keterangan pers diterima oleh redaksi pada hari yang sama.
“Kita ini mengejar bagaimana tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, walaupun sudah diatas rata-rata nasional tapi kami ingin lebih dari itu,” kata Adhy.
Pj. Gubernur Adhy optimis bahwa Yuan Candra bisa menghadirkan langkah – langkah baru dalam peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik transparan dan akuntabel pada jajaran Pemda di Jatim. “Sehingga, prestasi dan capaian pada kepemilikan sebelumnya bisa terus dipertahankan,” jelasnya.
“Semoga akhir tahun ini kita mencapai 39 entitas di Jatim dan bisa kembali meraih opini WTP secara berkala, seperti tahun sebelumnya. Dan, tidak ada Pemda yang tertinggal,” tukas Adhy.
Pada kesempatan ini, Adhy Mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kalan BPK Jatim sebelumnya Karyadi, atas dua tahun kepemimpinan yang dinilai berdampak positif bagi Jatim.
“Ini salah satu terbukti mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali berturut – turut di lingkungan Pemprov Jatim. Kemudian, pada tahun 2024 dari 38 Pemerintah kabupaten/kota di Jatim, seluruhnya mendapat opini WTP secara bersama-sama untuk pertama kalinya,” imbuh Adhy.
“Ini merupakan awal sejarah dimana 39 entitas di Jatim berhasil memperoleh WTP secara bersama-sama. Kami semua betul-betul dibina dan diberikan arahan untuk bisa menggunakan anggaran di Jatim dengan baik dan akuntabel,” tambahnya.
Lebih lanjut, kata Adhy, WTP ini merupakan langkah nyata dan mampu menambah citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jatim.
“Perwakilan jajaran Pemda di Jatim, saya pribadi menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dan kerja keras Pak Karyadi beserta jajaran dalam membantu pembangunan di Jatim,” tukas dia.
“Selamat dan sukses untuk tugas dan jabatan yang baru. Saya yakin, jika di Jatim sukses maka jateng nanti juga pasti sukses,” terangnya.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dalam sambutannya juga mengatakan bahwa pelantikan Kalan BPK Jatim ini merupakan salah satu bentuk upaya penyegaran lingkungan kerja dan motivasi para pejabat untuk meningkatkan kinerjanya.
Kepada pejabat yang baru dilantik, ia berpesan agar bisa beradaptasi cepat dengan lingkungan kerjanya yang baru. “Sehingga mampu meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur,” tukasnya.
Tidak hanya itu, Ahmadi Noor Supit juga turut mendorong jajaran Pemda di wilayah Jawa Timur untuk terus meningkatkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tercatat dari seluruh entitas di Jatim, tingkat penyelesaiannya telah mencapai 91,4%.
“Ini melebihi target nasional dan termasuk dalam provinsi dengan capaian tertinggi dengan jumlah entitas yg besar,” jelas dia.
Secara khusus, ia juga mengapresiasi penuh atas peningkatan pengelolaan APBD di seluruh Pemda di wilayah Jawa Timur. Bahkan sejak TA 2022 lalu, seluruh Pemda di Jatim telah mendapatkan Opini WTP.
“Terima kasih atas upaya dan kinerja seluruh pemda. Harapannya agar Opini WTP yang diterima bisa berseiring dengan peningkatan kesejahteraan di masyarakat,” pungkasnya.
