****************************************
Bali | Nusantarajayanews.id – Jelang pelaksanan kampanye Pilkada serentak 2024, jajaran kepolisian Polda Bali telah melakukan pemetaan guna mengantispasi terjadinya benturan antar masa pendukung.
AKBP I Wayan Sumara,S.Sos.,MSi Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Bali, dalam acara pertemuan dan sinergitas Polda Bali dengan media online dan jurnalis online dengan tema dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas dan mewujudkan pemilihan Gubernur dan wakil gubenur Bali 2024 aman dan lancar, rabu (4/9/2024) di renon Denpasar, menyampaikan pemetaan di bagi dua yaitu daerah ujung barat dan ujung timur . Ujung Timur meliputi perpaduan dengan Karangasem, Klungkung. Gianyar dan Bangli dan ujung barat perpaduan dengan Buleleng dan Jembrana.
“Tingkat kerawanan itu sifatnya dinamis karena kenapa saya bilang dinamis dulu mungkin rawan sekarang tidak begitu rawan sehingga belum sah. Kenapa begitu politik kadang kadang kita berfikir ingin menang ternyata tidak. Pasti daerah ini mencalonkan ini ternyata tidak. Itu yang ada. Basis pendukung kami berdasarkan hasil surat suara kemarin. Kami tidak bisa bilang kalau partai ini tinggi ini rendah ini rawan..karena kemungkinan si B yang menang padahal si A partainya menang,”jelas AKBP I Wayan Sumara.
Ia menegaskan jika Indikator pengolahan data bukan di jajaran kepolisian, namun berdasarkan statemen maupun opini yang ada di masyarakat dan pemetaan juga berdasarkan media. Ia menyebut jajaran kepolisian hanya sebatas memberikan masukan solusi.
AKBP I Wayan Sumara mengatakan kepolisian sudah melakukan coling system pendekatan pada pendukung parpol untuk mencegah jangan sampai muncul masalah nanti pada saat kampanye. Dan langkah ini telah dilakukan jajaran kepolisian sejak Agustus lalu.
“Kalau calon partai itu sudah jelas pendukungnya termasuk koalisi koalisi itu ada partai di dalam nya. Ada partai ada pengurus ada anggota itulah temen temen kami yang kami ajak kerja makanya dari sekarang kepolisian sudah melakukan colling system pendekatan pada mereka sehingga jangan sampai muncul masalah nanti pada saat kampanye misalnya saat pencoblosan polisi baru bilang pak saya dari polisi,”ungkapnya.
Ia menambahkan jika tolak ukur daerah tersebut dikatakan rawan dari tindak pidana. Semakin sering daerah itu terjadi tindak pidana pemilu maka daerah tersebut bisa dikatakan rawan.
“Kalau kerawanan nya itu masih bisa dikoordinasikan tidak berkembang mungkin daerah itu dulu menangani. Kalau menurut kita akan berkembang naik lagi sampai penanganan nya di tingkat gakum atau reprensif dari brimob. Untuk sekarang belum terlihat tingkat kerawanan maupun benturan Karena belum ada tindakan pemilu. Yang berpotensi juga belum ada. Kita petakan namun belum tentukan kerawanan. Hanya kami masih laporan ke pimpinan itu masih aman rawan rawan aman,”imbuhnya serta menambahkan sejauh ini belum terlihat benturan.(Tik)
