****************************************
SURABAYA |nusantara jaya news – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur, Heru MAKI, melontarkan kritik keras terhadap keputusan rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang mengusulkan Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Jatim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Heru menilai keputusan ini akan menjerumuskan Jawa Timur ke dalam “Provinsi Darurat Korupsi.”
“Ini seolah-olah DPRD Jatim periode 2019-2024 menantang rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), padahal KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi hibah Dewan Jatim 2019-2022,” tegas Heru. (30/9/24)
Heru mengungkapkan bahwa usulan ini justru memperburuk citra DPRD Jatim, terutama karena mayoritas anggota DPRD periode 2019-2022 diduga terlibat dalam kasus korupsi hibah dan sedang dipantau oleh KPK.
Menurutnya, hampir 95% dari anggota DPRD tersebut terlibat dalam kasus ini, meskipun mereka kembali terpilih untuk periode berikutnya.
“Alih-alih berhati-hati, mereka justru mengusulkan mantan terpidana korupsi sebagai pimpinan dewan,” ujar Heru, menyayangkan keputusan tersebut.
Heru juga mempertanyakan rasionalitas dan integritas anggota dewan yang mendukung usulan ini, mengingat rekam jejak Musyafak Rouf yang pernah terjerat kasus korupsi.
Ia menilai langkah ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap kepercayaan publik.
Di akhir pernyataannya, Heru memperingatkan bahwa tindakan ini dapat memancing reaksi keras dari masyarakat yang merasa diabaikan. Ia mengingatkan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan akan menuntut pertanggungjawaban.
Heru MAKI menutup pernyataannya dengan nada sindiran, mempertegas protesnya terhadap keputusan tersebut. (Red)
