****************************************
Surabaya |Nusantara Jaya News – Adanya pengakuan orang dalam hingga dugaan permainan anggaran kegiatan One Pesantren One Product (OPOP) di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur (Jatim) yang diberitakan oleh media ini, menggugah Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan konfrontir.
Hal itu diketahui terdapat massa aksi demo yang mengatasnamakan LSM MAPEKKAT (Masyarakat Peduli Keadilan, Kesejahteraan dan Transparancy) di kantor Dinas yang berada di area Juanda tersebut.
“Kami hari ini, sebagai bentuk penyampaian aspirasi awal atas berbagai temuan kasus dugaan korupsi yang ada di Kantor Dinkop ini,” ujar Koorlap aksi dalam orasinya, Jum’at (20/09/2024).
Menurutnya, ia melakukan aksi ini bukan tanpa sebab, mengingat apa yang telah menjadi temuan tim investigasinya tersebut sudah dilakukan pendalaman materi sebagai dasar alat bukti pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Aksi ini, akan kami lakukan secara berjilid-jilid, sampai semuanya terbongkar. Apalagi permainan anggaran yang ada di Dinkop ini terindikasi masuk ke calon Gubernur. Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan demo pada saat kampanye dalam Pilkada,” ungkapnya.
Pihak Dinas Koperasi dan UKM Jatim, sayangnya selaku penerima massa aksi menurut Koorlap tidak berkompeten.
“Tadi sudah dengar sendiri, saya baru tau, kalau laporan terkait kebocoran anggaran kok disuruh ke Inspektorat atau BPK, ya ke APH. Ini jelas menyinggung kami,” urainya.
Belum mendapatkan titik temu, LSM MAPEKKAT berencana akan menggelar aksi di kediaman Kepala Dinas Koperasi yang baru Endy Alim Abdi Nusa.
“Sungguh mengecewakan, yang menerima ini saya rasa tidak mempunyai kompetensi dibidang ini. Maka dari itu, kami akan lakukan aksi demo di kediaman sang Kepala Dinas, bila perlu ke rumah pribadinya,” pungkasnya kepada wartawan.
Diberitakan sebelumnya borok para pejabat di lingkup Dinas Koperasi dan UKM Jatim satu persatu bakal terungkap.
Hal itu diketahui setelah adanya pengakuan dari orang dalam yang terang-terangan membuka aib para pejabat mulai dari Kasie hingga Kabid yang di publikasikan oleh media ini.
Setelah ada pengungkapan, media ini melakukan konfirmasi satu persatu, namun mereka terkesan bungkam.
Bahkan di dua nomor Kepala Bidang yang awalnya terdapat tanda centang dua, namun setelah dikonfirmasi malah centang satu dan salah satunya malah ada foto profilnya kini hilang.
Berdasarkan pengakuan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat di Dinas Koperasi dan UKM adalah kejahatan yang sangat serius dan bisa dinyatakan darurat korupsi.
