****************************************
Sidoarjo | Nusantara Jaya News – Koordinator Wilayah (Korwil) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah melakukan gelar kajian Internal antar pengurus MAKI Jatim di Sekretariat MAKI Jatim, Sidoarjo, Jumat (4/10/2024).
Kajian Internal ini membahas beberapa poin penting terkait pelaporan kepada APH dalam hal ini kejaksaan tinggi Jatim. Hal itulah, adanya rapat finalisasi ini dengan tujuan mengevaluasi semua temuan dan analisa hukum dari jajaran koordinator bidang hukum dan Litbang serta investigasi tersebut.
Korwil MAKI Jatim Heru Satriyo mengatakan bahwa ada beberapa temuan dugaan korupsi mengenai EO penyelenggara pameran yang diikuti hampir seluruh OPD di lingkungan Pemprov.
“Dugaan korupsi EO penyelenggara pameran ini dikuti seluruh OPD ini sudah mulai tahun 2021 dan baru kami collect semuanya di tahun 2024 ini. Jadi, ada empat telaah hukum yang masuk dalam satu rangkaian kejadian mulai dari tahun 2021 sampai 2024 ini,” ujarnya dalam keterangan pers diterima oleh redaksi pada hari yang sama.
Heru menambahkan, budaya cashback ini sudah lama terjadi saat mengikuti pameran dan sudah menjadi kebiasaan.
“Adanya giat pameran yang saat ini tengah berlangsung dan diikuti oleh hampir semua jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Saat identifikasi terdapat 68 stand yang diikuti jajaran OPD di pemprov Jatim dengan anggaran yang tidak kecil dan variatif,” tambah dia.
“Misalnya biro perekonomian dengan 6 stand menyiapkan anggaran hampir 550 juta dengan kalkulasi 250 kita untuk dekorasi pameran dan 300 juta untuk sewa lahan stand pameran tersebut,” ungkap Heru MAKI Jatim.
Heru menjelaskan bahwa jajaran OPD lainnya juga menyiapkan anggaran puluhan hingga ratusan juta untuk sewa stand dan dekorasi pameran tersebut.
“Mulai dari OPD pemprov sampai EO penyelenggara pameran bisa meraup dana sekitar 4-5 miliiar rupiah. Itu belum termasuk dari OPD kabupaten/kota, BUMD, perbankan, dan pengusaha yang juga mengikuti pameran tersebut,” jelasnya.
Heru menuturkan bahwa pihak penyelenggara pameran hanya menyiapkan anggaran tidak lebih dari 1 sampai 1,5 miliar dengan 68 stand yang berpartisipasi maka pihak EP bisa meraup keuntungan profit sebesar 4 milliar lebih dalam sekali event tersebut.
“Saya garisbawahi terkait EO dapat untung banyak, itu bukan urusan MAKI Jatim. Akan tetapi, keberadaan OPD Pemprov Jatim yang ditengarai selalu ikut berbondong – bondong dalam pameran tersebut tiap tahunnya. Ini merupakan catatan dan telaah kajian, ditengah kondisi pameran yang diikuti tersebut,” tutur dia.
“Ini merupakan murni berbasis profit tanpa adanya keinginan untuk memberikan ruang atau space stand kepada UMKM pemula secara gratis. Padahal, anggaran APBD 1 itu digunakan uang rakyat,” imbuhnya.
Menurutnya, kemungkinan ada indikasi dugaan cashback dan sudah menjadi temuan bagi tim kami. Karena EO sebagai penyelenggara ini sudah lama sekali bercokol di Jatim dan terindikasi dalam dunia EO tersebut.
“Anggaran dengan ikutsertaan OPD tersebut ini sudah banyak yang turun drastis di tahun 2024 ini. Tak hanya tahun 2024, juga terjadi tahun-tahun sebelumnya. OPD Pemprov Jatim selalu menyiapkan 200 juta sewa stand dan 200 juta dekorasi pameran tiap tahunnya bahkan lebih,” tutur Heru MAKI.
“Dari temuan tersebut, ada dugaan KKN yang mengarah korupsi dan gratifikasi dalam penyelenggaraan pameran dengan ikuti jajaran OPD pemprov Jatim tiap tahunnya. Kita akan laporkan dan mendesakkan audit dari BPK atau BPKP untuk membuka tata kelola laporan keuangan dari pihak EO penyelenggara dan OPD tersebut,” tukasnya.
Ia mengungkapkan bahwa saatnya semua harus bongkar kejahatan kerah putih dalam kemasan pameran tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tradisi.
“Kami akan ungkap dan bongkar semuanya dalam kemasan pameran yang sudah menjadi kebiasaan serta tradisi sejak lama dan akan menyeret banyak nama dan jajaran kepala dinas baik yang aktif maupun pensiun,” tukas Heru.
“Sebagai bentuk dukungan pemprov Jatim dalam penyelenggaraan pameran dari EO ini merupakan giat pembukaan seperti tahun ini, selalu dibuka Pj. Gubernur atau sekelas Sekdaprov dan Kepala Dinas,” terangnya.
Korwil Maki Jatim menjelaskan pemprov Jatim memberikan legalisir terhadap EO swasta tersebut dan tidak pernah sekalipun ada usaha untuk melakukan evaluasi atas anggaran APBD 1 yang telah dibayarkan tersebut, apakah ada penyelewengan atau pelanggaran didalam konsep kerjasamanya.
“Tahun ini adalah tahun politik, maka akan pastikan MAKI akan ungkap besar atas dugaan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak EO penyelenggara dan OPD Pemprov Jatim yang menjadi peserta penyewa stand dalam pameran tersebut,” jelas dia.
“MAKI Jatim akan laporkan ini bukan hanya pameran tahun ini tetapi mulai tahun 2018 sampai 2024. Yang mana selalu dikemas update flow chat berbasis sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) yang menjadi acuan anggaran yang dibayarkan oleh masing-masing OPD kepada pihak EO dan seperti apa kerjasamanya,” tegas Heru MAKI.
Ia menambahkan bahwa sengaja MAKI Jatim tidak membuka informasi mengenai siapa sebenarnya EO penyelenggara tersebut atas saran dari koorbidkum sendiri.
“Saya akan buka saat pers release setelah laporan dugaan korupsi dan gratifikasi ini sudah resmi laporkan ke kejati Jatim, baru akan buka dan bedah didepan rekan-rekan media semuanya setelah dilaporkan,” pungkasnya.
