****************************************
Jakarta|nusantara jaya news – Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, tengah mengkaji kemungkinan untuk menerapkan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai sistem evaluasi pendidikan. Wacana ini muncul setelah UN dihapuskan saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek. Diskusi terkait pro dan kontra atas penerapan kembali UN pun semakin mencuat, dengan pendapat beragam dari berbagai pihak.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak penerapan UN kembali, menilai sistem tersebut memicu stres pada siswa dan berpotensi menimbulkan praktik kecurangan karena dianggap sebagai penentu kelulusan. Menurut FSGI, UN tidak efektif sebagai alat evaluasi pendidikan nasional atau seleksi penerimaan siswa baru.
Di sisi lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung penerapan kembali UN. Mereka menilai UN penting untuk pemetaan kualitas pendidikan nasional dan evaluasi pencapaian tujuan pendidikan. Selain itu, hasil UN dinilai dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih baik.
Dalam survei yang diadakan melalui program Wawasan Polling Suara Surabaya pada Kamis (7/11/2024), sebanyak 65 persen masyarakat menyatakan setuju jika UN diterapkan kembali, sementara 35 persen lainnya tidak setuju. Di platform Instagram @suarasurabayamedia, dukungan terhadap UN lebih tinggi lagi, dengan 72 persen menyatakan setuju dan 28 persen tidak setuju.
Menanggapi wacana ini, Itje Chodidjah, pakar pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), menyatakan keberatannya. Ia menyoroti bahwa UN hanya mengarahkan siswa untuk belajar demi ujian, bukan untuk persiapan hidup nyata.
“Saya sudah menolak Ujian Nasional sejak 15 tahun lalu. Banyak yang bilang UN membuat anak rajin, tetapi itu karena tekanan eksternal yang sifatnya sementara. Siswa hanya belajar untuk tes, bukan untuk masa depan,” jelas Itje.
Menurutnya, pendidikan seharusnya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata, bukan sekadar fokus pada beberapa mata pelajaran yang diujikan. Itje menyamakan UN dengan quality control di pabrik yang hanya menilai kemampuan berdasarkan tes standar.
“Pendidikan yang terlalu berfokus pada ujian hanya meloloskan mereka yang memiliki kecakapan lebih tinggi, padahal kualitas guru dan fasilitas di sekolah-sekolah juga masih belum merata,” tambahnya. (Red)
