****************************************
Jakarta | Nusantarajayanews.id – Tahun 2024 menjadi momen bersejarah bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia. Dengan berbagai perubahan struktural dan kebijakan strategis, Imigrasi mencatat pencapaian luar biasa, termasuk rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sebesar Rp8,5 triliun atau 142% dari target.
Pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, Kementerian Hukum dan HAM direorganisasi menjadi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kini dipimpin Menteri Agus Andrianto dan Wakil Menteri Silmy Karim. Direktorat Jenderal Imigrasi diperkuat dengan penambahan dua direktorat baru: Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal.
Transformasi juga didukung oleh revisi Undang-Undang Keimigrasian yang memberikan pengakuan paspor RI sebagai bukti kewarganegaraan, pemberian kewenangan penggunaan senjata api bagi pejabat imigrasi, serta masa berlaku izin masuk kembali (IMK) yang kini selaras dengan izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP).
Statistik dan Capaian
Hingga 15 Desember 2024, Ditjen Imigrasi mencatat:
Penerbitan paspor: 4.838.581 paspor (27% dari total PNBP).
Visa diterbitkan: 5.162.775 visa, dengan 89% merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).
Golden visa: 471 visa diterbitkan, menyumbang investasi Rp9 triliun.
Izin tinggal: 9,3 juta izin tinggal kunjungan (naik 31 kali lipat), 259.944 izin tinggal terbatas (naik 40%), dan 6.437 izin tinggal tetap (naik tiga kali lipat).
Lintas Negara
Jumlah perlintasan WNI dan WNA tercatat 46,7 juta, dengan perlintasan udara mendominasi sebanyak 36,7 juta. Negara dengan jumlah pelintas terbanyak adalah Australia, Tiongkok, Malaysia, Singapura, dan India.
Pengawasan dan Penindakan
Dalam aspek pengawasan, terdapat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (naik 150%) dan 9.978 WNA yang ditangkal masuk (naik 49%). Kasus besar termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan siber, menunjukkan komitmen kuat pemerintah menjaga keamanan nasional.
“Perubahan ini menjadi tonggak baru dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi serta menghadapi tantangan global secara efektif,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam. (Red)
