JAKARTA | NUSANTARA JAYA NEWS – Hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke expo hajj di Superdom Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (13/1/2025) lalu, mengungkap sejumlah hal – hal penting terkait peningkatan layanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, bahwa ada beberapa poin diantaranya adalah antusiasme provider layanan haji dan umrah.
“Penyedia layanan haji dan umrah di Arab Saudi ini sambut baik langkah Pemerintah Indonesia. Yang mana membuka kesempatan bagi mereka mau berpartisipasi langsung dalam melayaninya jamaah Indonesia,” ujar Fikri sapaan akrabnya, saat melakukan kunjungan komisi VIII di Jeddah, Arab Saudi, Selasa (14/1/2025) lalu.
Fikri menyampaikan bahwa secara tidak langsung provider layanan haji dan umrah di Saudi melakukannya model satu pintu untuk memudahkan koordinasi.
“Buka penawaran langsung, diharapkan akan terjadi persaingan sehat antar provider dalam hal harga dan kualitas pelayanan. Sehingga, jamaah Indonesia mendapatkan layanan terbaik,” ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (16/1/2025).
Politikus PKS menjelaskan bahwa provider layanan tersebut di Arab Saudi banyak melibatkan sumber daya manusia asli Indonesia yang memahami karakteristik dan selera jamaah haji Indonesia.
“Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) telah didirikan oleh BPKH Limiter di Arab Saudi. Kehadiran tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dan pendamping bagi usaha pelayanan haji dan umrah,” jelasnya.
“Serta, memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas bagi jamaah Indonesia,” ucap Fikri.
Ia pun menekankan bahwa pentingnya persaingan sehat dalam provider layanan haji dan umrah. Fikri berharap BPKH Limiter dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan haji dan umroh.
“BPKH Limited juga diproyeksikan untuk melayani jamaah dari negara lain di mana mendatang. Dengan adanya persaingan, jamaah akan diuntungkan dengan harga kompetitif dan pelayanan lebih baik,” pungkasnya.