****************************************
Surabaya |Nusantara Jaya News – Ketua Aliansi Wartawan Surabaya (AWS), Kiki Kurniawan, angkat bicara terkait beredarnya kabar soal dugaan ketimpangan dalam distribusi iklan pimpinan DPRD Surabaya. Ia menyoroti adanya indikasi bahwa iklan hanya diberikan kepada media mainstream dan media yang memiliki kedekatan emosional dengan pihak pimpinan dewan.
Dalam pernyataannya, Kiki mempertanyakan apakah hanya media mainstream yang berhak mendapatkan porsi publikasi dari DPRD, sementara media online lainnya justru terpinggirkan. “Peran media online saat ini sangat penting. Pembaca sekarang sudah cerdas dan bisa memilih kanal informasi sendiri. Tidak harus dari media mainstream,” ujarnya.
Menurut Kiki, jika benar hanya media mapan yang memperoleh akses iklan, hal tersebut patut dicurigai sebagai praktik yang tidak adil dan sarat kepentingan. Ia bahkan menyebut ada dugaan kongkalikong atau indikasi KKN dalam pemberian iklan tersebut.
“Kalau cuma media mapan saja yang diberi iklan, berarti ada indikasi tendensius. Yang diberi hanya orang-orang terdekat, itu jelas tidak akuntabel. Semua media yang legal dan berbadan hukum punya hak yang sama untuk mengakses iklan,” tegas Kiki.
Ia menambahkan bahwa banyak media online lokal yang telah mengantongi legalitas lengkap, termasuk NPWP perusahaan, serta wartawan-wartawan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak DPRD untuk membatasi akses media online terhadap ruang publikasi.
“Media online lokal pun sudah terbukti eksis. Bahkan sekarang TV dan media cetak pun sudah migrasi ke platform online. Jadi apa lagi yang salah jika mereka ikut bersaing mendapatkan ruang publikasi dari lembaga pemerintah?” tanya Kiki.
Kiki mendesak agar pemberian iklan oleh pimpinan DPRD dihentikan jika menggunakan anggaran publik, dan hanya diperbolehkan bila menggunakan dana pribadi. Ia juga mengingatkan Sekretariat Dewan (Sekwan) dan DPRD agar lebih selektif dan transparan dalam menjalin kerja sama dengan media, tanpa memprioritaskan media besar semata.
“Kami di AWS juga telah berdiskusi dengan rekan-rekan yang sehari-hari meliput di DPRD. Mereka sudah mengajukan kerja sama, tapi justru dipimpong dengan dalih aturan baru. Kalau memang ada aturan baru, harusnya semua media diperlakukan sama. Tidak bisa pilih-pilih,” ujarnya.
Saat dimintai konfirmasi mengenai berapa media yang telah menerima iklan pimpinan DPRD serta nilai anggarannya, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengaku tidak tahu-menahu. “Saya kurang paham. Sekwan yang lebih tahu detailnya,” kata Bahtiyar singkat.
Kasus ini memunculkan sorotan publik terkait transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran publik untuk publikasi lembaga negara. AWS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi keadilan bagi seluruh media yang memiliki legalitas dan menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Red)
