Medan |Nusantara Jaya News – Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Pemuda MAS (DPW PPM) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Deli Serdang, Senin (7/7) soal dugaan kejanggalan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri pada Tahun 2022 s/d 2023.
Mereka menilai hal itu tidak masuk akal dan disinyalir adanya manipulasi untuk menyembunyikannya.
Dalam temuannya, laporan itu mengalami perubahan pada tahun 2022 total kekayaan mencapai Rp. 21.904.8857.118 dan turun derastis pada tahun 2023 dengan total kekayaan senilai Rp. 5.351.411.119.
“Kami menduga bahwa yang bersangkutan menyembunyikan harta kekayaannya dengan tidak melampirkan LHKPN seluruhnya,” ujar Ketua DPW PPM Sumut, Zulfahri saat berorasi.
Selain itu, mereka menilai bahwa selisih LHKPN sangat fantastis hingga mencapai Rp. 16.553.466.000. dan berharap kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bekerja sebagaimana mestinya.
“Kami akan melanjutkan persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum terkait kejaksaan maupun kepolisian untuk lebih lanjut. Dan selanjutnya kami minta yang bersangkutan untuk hadir bersama kita semua,” pungkasnya.
Selain itu, Ardiansyah selaku Koordinator Lapangan meminta pemeriksaan dan klarifikasi langsung dari Ketua DPRD Deli Serdang akan persoalan ini.
Saat aksi berlangsung perwakilan Anggota DPRD Deli Serdang F-PPP, Misnan Al Jawi dan Anggota DPRD Deli Serdang F-Gerindra menyambangi para pengunjuk rasa dan menjelaskan sudah berkordinasi dengan Ketua DPRD Deli Serdang untuk menerima aspirasi dari DPW PPM Sumut.
“Terkait tentang penurunan LHKPN tadi Ketua sampaikan sesungguhnya ini bukan dari 2022 laporannya, karena 2019 ketika ketua menjadi Anggota DPRD, disitulah diawali untuk pelaporan LHKPN,” ujar Misnan.
Terkait penulurusan LHKPN itu, Misnan menyampaikan pesan Ketua DPRD Deli Serdang untuk dipersilahkan kepada pihak APH baik pihak kepolisian atau kejaksaan untuk menelusuri tentang ketidaksingkornan.
“Karena yang mengetahui pasti ini harta kekayaannya tentu tidak sembarangan, tentu ada alasan yang wajar atau yang mungkin menurut pimpinan itu dilaporkan sesuai kenyataan, kenapa bisa menurun nanti ketika ada penelusuran pasti ada jawabannya dan terbuka secara transparan,” ungkapnya.
Selanjutnya, para pengunjuk rasa melanjutkan aksinya ke Kantor Kejari Deli Serdang dalam menyampaikan tuntutan yang sama.
Kedatangan mereka disambut oleh perwakilan Kejari Deli Serdang, Isson Sagala yang mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut. (Tim)