MAGETAN |Nusantara Jaya News — Gelombang tekanan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Magetan kian menguat. Massa yang tergabung dalam MAKI Jatim dipastikan akan menggelar aksi demo akbar untuk mempertanyakan progres penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan periode 2019–2024.
Aksi besar ini merupakan respons cepat MAKI Jatim setelah menerima laporan resmi dari tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim di Kabupaten Magetan terkait dugaan penyimpangan dana hibah Pokir. Temuan awal tersebut dinilai serius dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, dalam rapat evaluasi internal yang digelar pada 17 Februari 2026 di kantor sekretariat MAKI Jatim, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Usai mendengarkan laporan hasil pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sementara, MAKI Jatim langsung menyusun langkah penajaman strategi dan memutuskan untuk turun ke jalan.
“Ini bukan persoalan kecil. Ada indikasi kuat penyimpangan dana hibah Pokir DPRD Magetan periode 2019–2024 yang harus dibuka secara terang benderang. Karena itu, aksi demo akbar menjadi langkah konstitusional kami,” tegas Heru MAKI.
Dalam keputusan rapat tersebut, ditetapkan bahwa aksi demo akbar akan dipusatkan di dua titik strategis. Pertama, massa akan mendatangi dan melakukan aksi simbolik penyegelan serta “status quo” di Kantor DPRD Magetan. Kedua, massa akan bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Magetan untuk mempertanyakan sejauh mana progres penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir tersebut.
MAKI Jatim juga telah menunjuk Mas Novel, salah satu Wakil Ketua MAKI Jatim yang berdomisili di Kabupaten Magetan, sebagai komandan lapangan aksi demo akbar. Ia mendapat instruksi khusus untuk memimpin konsolidasi massa sekaligus berkoordinasi terkait perizinan dan pengamanan dengan Polres Magetan.
Dalam kesempatan yang sama, Heru MAKI mengungkapkan keheranannya atas temuan baru dari tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim. Selain fokus pada dugaan penyimpangan dana hibah Pokir periode 2019–2024, tim di lapangan juga menemukan indikasi pemotongan anggaran Pokir sebesar 30 persen pada program hibah Pokir tahun 2025 di salah satu desa.
“Kita ini lagi fokus mengungkap dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Magetan 2019–2024. Tapi dalam investigasi, tim saya justru menemukan dugaan cash back sebesar 30 persen dari Pokir yang masuk ke salah satu desa, dan itu untuk program hibah Pokir 2025. Ini luar biasa dan makin memperkuat dugaan adanya pola sistematis,” ungkap Heru MAKI dengan nada geram.
Heru menegaskan, aksi demo akbar MAKI Jatim nantinya tidak hanya diikuti oleh kader MAKI, tetapi juga melibatkan masyarakat Kabupaten Magetan, aktivis anti-korupsi, NGO/LSM lokal, serta insan media jurnalistik. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Saat ini, tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim masih terus melakukan penelusuran mendalam untuk memperkuat data dan bukti. Investigasi tidak hanya menyasar dana hibah Pokir DPRD Magetan, tetapi juga membuka kemungkinan adanya dugaan penyimpangan pada dana hibah lain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.
“Semua masih dipertajam, semua masih kami telusuri lebih dalam. Tunggu saja tanggal mainnya. Saya jamin kasus ini akan heboh dan masuk dalam skala konstelasi korupsi nasional. Catat itu,” pungkas Heru MAKI dengan nada optimistis. (Red)
