Denpasar |Nusantara Jaya News – Kepolisian Daerah (Polda) Bali kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada Kamis (23/04/2026), Polda Bali menerima apresiasi tinggi dari Pemerintah Pusat atas dedikasinya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di sektor kelautan.
Penghargaan tersebut diberikan menyusul keberhasilan jajaran Polda Bali dalam mengungkap kasus eksploitasi awak kapal perikanan (AKP) di KM Awindo 2A, yang sempat menjadi sorotan publik sepanjang tahun 2025. Kasus ini dinilai sebagai salah satu pengungkapan penting dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia dari praktik perbudakan modern di laut.
Piagam penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, kepada Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya. Acara tersebut turut dihadiri Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa serta Dirreskrimum Polda Bali Kombes Pol. Dr. I Gede Adhi Mulyawarman.
Dalam sambutannya, Dirjen PSDKP menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk nyata sinergitas antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi para pekerja di sektor perikanan.
“Keberhasilan pengungkapan kasus KM Awindo 2A bukan sekadar capaian teknis kepolisian, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa Indonesia tidak memberi ruang bagi praktik perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja di sektor kelautan,” ujar Dr. Pung Nugroho Saksono.
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim. Ia menegaskan bahwa posisi Bali yang strategis sebagai jalur lalu lintas internasional membuat potensi kejahatan lintas negara, termasuk TPPO, harus diantisipasi secara serius.
“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan awal dari komitmen kami untuk terus hadir memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti awak kapal perikanan,” tegasnya.
Di balik pengungkapan kasus besar ini, kerja keras Ditreskrimum Polda Bali patut diapresiasi. Di bawah komando Kombes Pol. Dr. I Gede Adhi Mulyawarman, tim penyidik berhasil mengurai jaringan sindikat yang terorganisir dengan rapi. Sindikat tersebut diketahui mengeksploitasi puluhan awak kapal dengan modus perekrutan ilegal, penahanan dokumen, hingga pemberian upah yang tidak layak.
Para korban yang sebagian besar merupakan pekerja migran mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari jam kerja yang tidak manusiawi, kondisi kerja yang tidak layak, hingga tindakan kekerasan. Melalui penyelidikan mendalam, aparat berhasil mengidentifikasi pelaku utama serta jaringan pendukung yang beroperasi lintas wilayah.
Pengungkapan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan terhadap industri perikanan, khususnya dalam hal perlindungan tenaga kerja. Pemerintah bersama aparat penegak hukum berkomitmen untuk terus mempersempit ruang gerak pelaku TPPO serta memastikan praktik-praktik ilegal tidak lagi terjadi di sektor kelautan.
Ke depan, Polda Bali akan terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, lembaga internasional, serta aparat penegak hukum lainnya guna memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan orang. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kelautan yang aman, adil, dan berkelanjutan.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang solid antara aparat penegak hukum dan pemerintah mampu menghadirkan keadilan serta perlindungan bagi masyarakat, sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan perdagangan orang hingga ke akar-akarnya. (Red)
