Denpasar |Nusantara Jaya News – Upaya pencegahan penyebaran paham ekstremisme dan terorisme di kalangan pelajar terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Talkshow “Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah” yang digelar di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (24/4).
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Polda Bali, Densus 88 AT Polri, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Talkshow tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, perlindungan anak, hingga pembangunan keluarga.
Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Gubernur Bali Wayan Koster, perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali Chandra Eka Yustisia, Kepala Badan Kesbangpol Gede Suralaga, serta Kadisdikpora Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia.
Dalam sambutan yang mewakili Kepala Densus 88 AT Polri, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menangani ancaman ekstremisme di kalangan anak dan remaja.
“Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga, penanganan yang ada masih cenderung parsial dan belum terintegrasi. Ini menjadi tantangan bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk mendorong pembentukan satgas nasional yang mampu mengoordinasikan penanganan secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa isu perlindungan anak kini telah berkembang menjadi isu strategis nasional yang berkaitan langsung dengan aspek keamanan negara.
“Perlindungan anak hari ini tidak lagi sekadar isu sosial, tetapi telah menjadi isu keamanan nasional. Ancaman terhadap anak berkembang secara dinamis, kompleks, dan sering kali tidak terlihat secara kasat mata,” tambahnya.
Lebih jauh, Brigjen Pol. I Made Astawa menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital. Menurutnya, generasi pelajar saat ini sebagai digital native memiliki keunggulan dalam teknologi, namun juga sangat rentan terhadap paparan informasi yang tidak terfilter, termasuk konten ekstremisme yang tersebar melalui media sosial dan platform digital lainnya.
Dalam sesi talkshow, materi yang disampaikan oleh Densus 88 AT Polri mengungkap bahwa pola penyebaran paham ekstremisme kini semakin masif memanfaatkan ruang digital dengan menyasar kelompok remaja. Fenomena seperti echo chamber memperkuat paparan ideologi tertentu tanpa adanya sudut pandang pembanding, sehingga berpotensi memengaruhi pola pikir anak secara perlahan.
Oleh karena itu, pendekatan deteksi dini dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah berkembangnya paham radikal di lingkungan pendidikan. Peran guru, orang tua, serta lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam mengenali tanda-tanda awal paparan ekstremisme.
Selain itu, penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta komunikasi yang terbuka antara anak dan lingkungan sekitarnya menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan individu terhadap pengaruh negatif.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antarinstansi dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan, sekaligus mempersempit ruang gerak penyebaran paham ekstremisme di kalangan generasi muda.
Polda Bali bersama seluruh stakeholder berkomitmen untuk terus menghadirkan program edukatif dan preventif guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari pengaruh ideologi yang dapat mengancam masa depan bangsa. (Red)
