SURABAYA |Nusantara Jaya News — Anggota DPRD Kota Surabaya Komisi D Bidang Sosial dan Pendidikan sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang Kedua Tahun Anggaran 2026 di Balai RW 8 Simolawang, Jalan Botoputih Gang 2, Surabaya. (20/5/26)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Ketua RT, pengurus RW, LPMK, tokoh masyarakat, KSH, hingga warga sekitar yang antusias mengikuti jalannya dialog dan penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung.
Acara dibuka oleh Ketua RW 8 Simolawang, M. Safii, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran warga dan kedekatan Ajeng Wira Wati dengan masyarakat Simolawang. Ia menyebut bahwa Ajeng bukan sosok baru bagi warga RW 8 karena telah beberapa kali hadir dalam kegiatan reses maupun kegiatan sosial lainnya.
“Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Saya juga menyampaikan mohon maaf apabila ada keterbatasan tempat maupun undangan. Namun luar biasanya, Bu Ajeng masih tetap dirindukan oleh warga RW 8 Simolawang,” ujar Safii disambut tepuk tangan warga.
Dalam sambutannya, Safii juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap persoalan pendidikan, khususnya sistem penerimaan siswa baru tingkat SMA yang dinilai masih menjadi kendala bagi warga Simokerto dan sekitarnya.
Menurutnya, warga harus memahami jalur afirmasi dan desil agar anak-anak mereka memiliki peluang lebih besar masuk sekolah negeri. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan jalur domisili karena persaingan cukup ketat.
Sementara itu Ketua LPMK Simolawang, Hakam, menegaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan amanat undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 3, yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota dewan.
“Momentum reses ini penting karena Ketua RT, RW, dan LPMK menjadi ujung tombak penyampaian kondisi masyarakat kepada pemerintah maupun DPRD,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Kampung Pancasila, pendidikan, hingga persoalan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama warga di wilayah Simolawang.
Dalam kesempatan tersebut, ayahanda Ajeng Wira Wati yang turut hadir sebagai narasumber memberikan penjelasan mengenai fungsi reses dan pengawasan anggaran daerah oleh DPRD.
Ia menjelaskan bahwa APBD Kota Surabaya tahun 2026 mencapai lebih dari Rp12 triliun dan disusun bersama antara pemerintah kota dan DPRD. Karena itu, anggota dewan memiliki kewajiban turun langsung ke masyarakat guna memastikan program-program pemerintah benar-benar berjalan dan tepat sasaran.
“Reses ini bukan hanya mendengar keluhan, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan dengan baik. Ketua RT, RW dan LPMK adalah pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial masih menjadi isu utama yang sering disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan reses.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Ajeng Wira Wati menjelaskan berbagai program terbaru Pemerintah Kota Surabaya, khususnya terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), layanan kesehatan, BPJS, hingga pembaruan data sosial masyarakat.
Ajeng menyampaikan bahwa untuk jenjang SD dan SMP, sistem penerimaan masih menggunakan mekanisme usia, jarak, afirmasi serta domisili sesuai ketentuan terbaru. Ia meminta warga untuk mempersiapkan proses pendaftaran lebih awal agar tidak terlambat dalam sistem online.
“Bapak-Ibu harus yakin memilih sekolah tujuan sejak awal. Karena kecepatan mendaftar menjadi salah satu poin penting dalam sistem SPMB sekarang,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan jalur afirmasi bagi warga kategori desil 1 hingga desil 5 agar memperoleh kesempatan lebih besar dalam akses pendidikan maupun bantuan pemerintah.
Selain pendidikan, Ajeng turut membahas layanan kesehatan dan BPJS. Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memperkuat Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan secara maksimal.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua layanan dapat ditanggung BPJS, seperti tindakan akibat tindak pidana, kecelakaan karena hobi berbahaya, ketergantungan alkohol maupun narkoba, serta layanan estetika.
“Kalau memang warga mampu, kami harapkan bisa mandiri membayar BPJS karena prinsipnya subsidi silang agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap tercover,” tegasnya.
Ajeng juga meminta peran aktif RT, RW dan KSH untuk membantu memperbarui data masyarakat, terutama terkait data DTSL dan kategori desil warga agar bantuan sosial tepat sasaran.
Kegiatan reses berlangsung hangat dan interaktif. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait pendidikan, bantuan sosial, kesehatan hingga persoalan administrasi kependudukan.
Di akhir kegiatan, Ajeng Wira Wati menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Simolawang dan memastikan program-program pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. (Red)
