Denpasar – Nusantarajayanews.id | Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja selama dua hari, 9-10 Juni 2026, di Provinsi Bali. Kunjungan ini fokus pada peninjauan langsung penanganan sampah dan penguatan kolaborasi pengelolaan lingkungan.
Pada Selasa, 9/6/2026, MenLH memulai agenda dengan meninjau TPA Suwung Denpasar dan TPST Tahura Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, MenLH mengapresiasi kemajuan signifikan yang dicapai Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, dan masyarakat.
“Saya rasa sejak tersiar kabar ada masalah sampah di Bali khususnya di Badung dan Denpasar ini sudah terjadi kemajuan yang luar biasa. Mereka sangat serius berkolaborasi tidak hanya pihak Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tapi juga masyarakat,” ujar MenLH.
MenLH menyebut laporan dari Kapusdal menunjukkan 71% warga sudah memilah sampah secara sadar melalui gerakan pilah sampah.
“Memang butuh waktu, tapi ini sudah on track yang benar dan kita dorong terus,” tegasnya.
Dari hasil peninjauan di TPST Tahura Denpasar, MenLH menjelaskan proses pemilahan berjalan baik. Sampah organik dikirim ke Klungkung untuk diolah menjadi kompos. Sementara RDF (Refuse Derived Fuel) yang kalorinya tinggi sedang diproses menjadi pengganti bahan bakar batubara. Mesin pengolahannya ditarget beroperasi Agustus 2026.
MenLH juga meluruskan informasi terkait Penutupan TPA Suwung yang sempat menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.
“Salah kalau menyatakan TPA itu ditutup. Open dumping yang tidak boleh. Kalau open dumping itu timbunan angkut buang itu tidak boleh,” jelasnya.
Ia menegaskan TPA tetap beroperasi dengan sistem sanitary landfill. Sampah masuk, ditutup geo membran, dipadatkan, dan ditutup tanah setiap 3-4 hari hingga seminggu.
“Jadi bukan penutupan TPA tapi tidak boleh open dumping terbuka,” tegas MenLH.
MenLH meminta Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung mengalokasikan anggaran untuk standarisasi truk pengangkut sampah. Ia menyoroti peran swakelola yang jumlahnya 3 kali lipat dari armada pemerintah.
“Saya tidak setuju kalau swakelola yang sudah berjalan banyak ini dihentikan. Kita tidak boleh menghentikan rejeki orang apalagi kerjaannya bagus, tinggal dibina. Tugas kita membina dan memastikan tercipta green job,” ujarnya.
MenLH menekankan prinsip pemerintah tidak berbisnis dari sampah, namun berharap pemerintah melayani masyarakat supaya sampah itu tidak ada alias Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) .
Tidak apa-apa mengeluarkan uang dari APBD. Jadi Denpasar dalam perencanaan baik,” tutupnya.
Usai TPA Suwung, MenLH melanjutkan kunjungan nya ke Tukad Bindu Denpasar, guna melakukan penanaman pohon langka dan diskusi bersama masyarakat serta komunitas lingkungan hidup. Agenda terakhir di hari pertama kunjungan dilanjutkan pertemuan dengan Kemenpar dan Pemda Bali untuk berkolaborasi terkait kebijakan pengelolaan sampah HOREKA.
Hari kedua, rabu (10/6/2026), MenLH akan melakukan penanaman mangrove di Arboretum Paro Pedungan Denpasar, selanjutnya melakukan inspeksi lapangan lokasi PSEL Bali, dan juga meluncurkan Gerakan Bali 100% Pilah Sampah yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Bali.(tik)
