Penulis: Angelia Rahma Sari
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fakultas Sains Dan Teknologi
Program Studi Agribisnis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini yakni dengan pemenuhan gizi anak gratis. Di sisi lain, kemunculan program ini juga menghadirkan berbagai pertanyaan kritis, terutama mengenai dampaknya terhadap sektor agribisnis di Indonesia. Apakah MBG ini benar-benar mampu menjadi tongkat penggerak ekonomi pertanian lokal, atau justru hanya menjadi program konsumsi berskala besar yang belum terhubung secara optimal dengan rantai produksi dalam negeri. Perdebatan mengenai MBG tidak bisa hanya berhenti pada persoalan “setuju atau tidak setuju”. Yang lebih penting adalah melihat apakah program kebijakan tersebut memang mampu menjawab persoalan struktural pertanian Indonesia yang selama ini masih belum terselesaikan.
Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui lebih jelas terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada 6 Januari 2025 secara bertahap. Tujuan utama adanya program ini ialah untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia serta untuk menyukseskan salah satu dari delapan misi Asta Cita, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Secara sederhana, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemberian makanan bergizi gratis kepada kelompok usia tertentu, terutama anak usia didik untuk meningkatkan status gizi anak, memperbaiki konsentrasi belajar untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia
Tidak hanya itu, jika dilihat lebih luas program MBG ini sebenarnya bukan hanya suatu program kesehatan maupun pendidikan. Program ini juga merupakan program ekonomi. Dengan jumlah penerima yang sangat besar. Di tahun 2026 program MBG ini menjangkau hingga 60 juta penerima yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil serta ibu menyusui. Dengan jumlah penerima sebanyak ini MBG berpotensi menciptakan pasar baru bagi sektor pertanian, peternakan dan perikanan domestik. Pertanyaannya, apakah peluang tersebut benar-benar dimanfaatkan?
Indonesia memiliki keragaman komoditas pangan yang sangat kaya. Beras, telur, ikan, tahu, tempe, sayuran, buah buahan tropis hingga umbi-umbian tersedia di hampir seluruh wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Secara teori, MBG dapat menjadi instrumen yang luar biasa untuk menyerap berbagai hasil produksi petani lokal. Rumah produksi MBG dapat membeli bahan pangan dari kelompok tani di wilayah sekitarnya. Pola seperti ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak saja, tetapi sangat berpeluang untuk memperkuat ekonomi di tiap daerahnya.
Sayangnya, dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa pembahasan mengenai MBG lebih banyak berfokus pada distribusi makanan kepada para penerima manfaat dibandingkan bagaimana bahan bakunya diproduksi dan diserap dari tingkat lokal. Menurut saya, Jika sistem pengadaan terlalu tersentralisasi, ada kemungkinan hanya pemasok besar yang mampu memenuhi standar volume dan administrasi. Akibatnya, petani kecil yang justru membutuhkan kepastian pasar bisa makin tersingkir. Program yang seharusnya menjadi pengungkit ekonomi daerah berpotensi hanya menguntungkan pelaku usaha dengan kapasitas besar.
Menurut pandangan saya, terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, belum adanya jaminan kepastian yang kuat mengenai keterlibatan petani kecil sebagai pemasok utama. Terdapat kondisi yang mengkhawatirkan karena petani daerah tidak dilibatkan dalam produksi pangan program ini. Petani terus menghadapi persoalan klasik berupa skala usaha yang kecil, keterbatasan modal, serta belum terorganisasi dalam kelembagaan yang kuat. Selain itu, kesiapan rantai pasok yang juga masih belum merata. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur. berupa fasilitas penyimpanan, transportasi, maupun akses distribusi yang memadai. Akibatnya potensi pangan lokal sering kali tidak dapat tersalurkan secara optimal.
Kedua, terdapat risiko terjadinya standarisasi menu yang terlalu seragam. Jika menu pangan hanya bertumpu pada beberapa komoditas tertentu saja, maka kekayaan pangan lokal Indonesia tidak akan termanfaatkan dengan optimal. Padahal, setiap daerah memiliki sumber pangan khas yang sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan gizi.
Ketiga, aspek evaluasi dampak terhadap sektor agribisnis belum banyak dibicarakan di ruang publik. Selama ini ukuran keberhasilan lebih sering dikaitkan dengan jumlah penerima manfaat saja. Padahal keberhasilan MBG juga perlu diukur dari berapa banyak petani, peternak, nelayan dan pelaku UMKM pangan yang memperoleh manfaat ekonomi, terlebih lagi program ini merupakan program unggulan.
Efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya hanya dinilai dari banyaknya makanan yang berhasil dibagikan. Ukuran keberhasilan harus diperluas menjadi seberapa besar program tersebut mampu membangun ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan. Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target jangka pendek saja, pemerintah mungkin memilih jalur yang lebih mudah, yaitu dengan bekerjasama dengan pemasok besar yang sudah siap. Pilihan tersebut memang efisien jika dilihat secara administratif. Namun, secara jangka panjang dampak transformasinya terhadap sektor agribisnis rakyat akan menjadi terbatas.
MBG akan jauh lebih efektif apabila didesain sebagai instrumen pembangunan pedesaan. Sekolah tidak hanya menjadi tempat menerima makanan, tetapi juga menjadi pusat permintaan yang mendorong tumbuhnya produksi lokal. Dengan demikian, petani memiliki kepastian pasar, berani meningkatkan kualitas produksi, dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara ekonomi desa ikut bergerak. hal ini akan menjadikan program MBG tidak hanya menjadi program sosial namun bisa menjadi Investasi ekonomi.
Gagasan untuk menjadikan program makan sekolah sebagai suatu instrumen pembangunan ekonomi sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa dengan pendekatan serta hasil yang berbeda-beda. Pengalaman mereka dapat menjadi bahan refleksi bagi Indonesia dalam menyempurnakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di Brazil, program pemberian makanan sekolah dikenal cukup berhasil dalam pelaksanaannya, bahan pangan berasal dari pertanian keluarga. kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga melindungi petani kecil melalui akses pasar yang pasti.
Sementara itu, India melalui program makan siang sekolah berskala besar berhasil menjangkau jutaan anak, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan berupa kualitas makanan yang tidak merata, pengawasan yang lemah, seeta kesenjangan antarwilayah. Pengalaman India menunjukkan bahwa skala program yang besar harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.
Dari kedua negara tersebut, terdapat pelajaran penting, bahwa program makan sekolah yang berhasil umumnya tidak bisa berdiri sendiri. Program tersebut terintegrasi dengan sistem pertanian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut saya, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar berdampak pada sektor agribisnis nasional yakni, perlu adanya penetapan porsi minimal penggunaan bahan pangan lokal dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi antara kelompok tani dan pemerintah dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan petani melalui koperasi (kelompok tani) agar mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar serta memenuhi standar mutu yang dibutuhkan. Kebijakan ini dapat menciptakan pasar yang pasti bagi berbagai sektor baik sektor pertanian, peternakan, dan lain lain. Menyusun menu berbasis potensi daerah. Setiap daerah di Indonesia sangat beragam, produksi pangan di tiap daerahnya pasti berbeda-beda, alangkah baiknya apabila setiap daerah mengoptimalkan makanan yang memang mudah untuk diakses di setiap daerah. Seperti wilayah pesisir yang dapat mengoptimalkan ikan daerah, sentra peternakan dapat memanfaatkan telur atau susu, sedangkan daerah penghasil umbi dapat mengembangkan diversifikasi pangan lokal. Selain itu, membangun sistem evaluasi yang tidak hanya melihat jumlah penerima manfaat saja, melainkan juga melihat dampak ekonomi terhadap pelaku usaha pangan lokal.
Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan yang memiliki niat baik dan potensi yang besar. Akan tetapi, niat baik saja tidak akan cukup untuk menjamin keberhasilan. Program berskala nasional yang menyentuh seluruh masyarakat seperti MBG memerlukan desain program serta pemetaan yang matang agar tidak sekedar menjadi proyek distribusi makanan.
Tantangan terbesar dari program ini bukanlah bagaimana menyediakan makan setiap hari, melainkan memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan menjadi penghubung antara kebutuhan gizi anak Indonesia dengan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dan pelaku agribisnis lokal. jika hubungan itu berhasil dibangun, MBG dapat menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia sekaligus kedaulatan pangan nasional. Sebaliknya, apabila keterlibatan komoditas lokal hanya menjadi pelengkap dalam narasi kebijakan tanpa mekanisme yang jelas, maka Indonesia berisiko kehilangan kesempatan emas untuk menjadikan program ini sebagai titik balik pembangunan agribisnis nasional. MBG seharusnya tidak hanya mengenyangkan tapi juga memberdayakan. Dengan demikian, keberhasilan program juga perlu dilihat dari seberapa luas manfaat yang dirasakan oleh seluruh mata rantai pangan indonesia.
REFERENSI
Kemendikdasmen. 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyongsong Indonesia Emas 2045. https://bpmpprovsumut.kemendikdasmen.go.id/program-makan-bergizi-gratis-mbg-menyongsong-indonesia-emas-2045/
Badan Gizi Nasional. 2026. Awal 2026 Program MBG Jangkau Hampir 60 Juta Penerima Manfaat. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/awal-2026-program-mbg-jangkau-hampir-60-juta-penerima-manfaat
Lestari, A. 2026. Tak Partisipatif, SPI Nilai Program MBG Rugikan Keberadaan Petani Lokal dan Reforma Agraria. NU Online. https://nu.or.id/nasional/tak-partisipatif-spi-nilai-program-mbg-rugikan-keberadaan-petani-lokal-dan-reforma-agraria-vcFh0
Hamid, H., Belem. 2025. Belajar Menjaga Kualitas Makanan Gratis di Sekolah dari Ibu Negara Brasil. KOMPAS. https://www.kompas.id/artikel/belajar-menjaga-kualitas-makanan-gratis-di-sekolah-dari-ibu-negara-brasil
Merdika. 2026. Berkaca dari Program Makan Gratis di India. https://merdika.id/berkaca-dari-program-makan-gratis-di-india/
