****************************************
Bali | Nusantarajayanews.id – Inflasi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) kini berada dalam kisaran target 2,5±1%. Untuk menjaga stabilitas tersebut, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu (8/11).
Rakor ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 wilayah Balinusra dengan tema “Memperkuat Sinergi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Efisiensi Rantai Pasok guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Balinusra.”
Rakor menghasilkan beberapa kesepakatan penting terkait pengendalian inflasi melalui penguatan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyoroti pentingnya pengendalian inflasi pangan demi menjaga stabilitas ekonomi. Hal tersebut selaras dengan program ketahanan pangan dalam Kabinet Merah Putih.
Pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga disampaikan oleh Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, yang menekankan bahwa CPPD memungkinkan pemerintah daerah melakukan intervensi terhadap harga pangan.
Kepala Grup Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, menambahkan bahwa GNPIP di Balinusra efektif menekan laju inflasi pangan, dengan hasil survei menunjukkan nilai likert tertinggi di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyebut bahwa tantangan utama dalam menjaga inflasi di Balinusra adalah tingginya alih fungsi lahan dan variasi produktivitas antar daerah.
Sebagai bagian dari sinergi lintas sektor, Rakor juga menyepakati penguatan ekosistem rantai pasok produk lokal melalui MoU antara petani, penggilingan padi, Paiketan Perumda pangan, dan industri perhotelan di Bali, serta penyerahan bantuan sarana kepada petani, peternak, dan nelayan di wilayah Balinusra.
Rakor TPIP-TPID Wilayah Balinusra 2024 ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian/Lembaga, BPS, OJK, BULOG, TPID, asosiasi pasar, serta perwakilan kelompok tani. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok untuk menjaga stabilitas inflasi di Balinusra.(Tik)
