****************************************
DENPASAR |Nusantara Jaya News – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat bahwa inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,44% (mtm), meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar -0,47% (mtm). Secara tahunan, inflasi Bali juga melonjak menjadi 2,94% (yoy) dari sebelumnya 1,92% (yoy) pada Mei 2025.
Meskipun masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1%, kondisi inflasi Bali patut menjadi perhatian. Pasalnya, laju inflasi Bali baik secara bulanan maupun tahunan tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang masing-masing berada di angka 0,19% (mtm) dan 1,87% (yoy).
“Perlu langkah strategis dan kolaboratif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten/kota di Bali, terutama dalam menyambut periode peak season kunjungan wisatawan mancanegara selama musim libur musim panas (summer holiday),” ujar perwakilan BPS dalam rilis tertanggal 1 Juli 2025.
Secara spasial, seluruh kota/kabupaten yang termasuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi yakni 0,53% (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 2,11% (yoy). Disusul oleh Kota Denpasar dengan inflasi 0,48% (mtm) dan 3,30% (yoy), Kota Singaraja dengan inflasi 0,37% (mtm) dan 2,79% (yoy), serta Kabupaten Tabanan dengan inflasi 0,29% (mtm) dan 3,38% (yoy).
Pendorong utama inflasi di Bali pada Juni 2025 adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang terdampak oleh terbatasnya pasokan hortikultura dari daerah sentra seperti Bangli, Tabanan, Bima, Sembalun, dan wilayah Jawa (Lumajang, Kediri, Banyuwangi, Brebes). Kondisi kemarau basah dan gangguan distribusi turut memperburuk ketersediaan pasokan.
Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi bulanan antara lain adalah cabai rawit, tomat, sawi hijau, buncis, dan cabai merah. Sementara itu, inflasi tertahan oleh penurunan harga daging babi, bawang putih, daging ayam ras, jeruk, dan bensin, yang sebagian besar terkait dengan normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
BPS dan Bank Indonesia Provinsi Bali juga mengingatkan sejumlah risiko inflasi ke depan, seperti:
Peningkatan permintaan barang dan jasa selama musim liburan wisatawan asing,
Kenaikan biaya pendidikan menjelang tahun ajaran baru,
Kenaikan harga emas perhiasan akibat tingginya harga emas global,
Ketidakpastian cuaca yang memengaruhi produksi hortikultura.
Bank Indonesia Provinsi Bali pun terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dengan seluruh TPID di Bali melalui penerapan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Dalam jangka menengah dan panjang, BI Bali juga menekankan perlunya:
Pengendalian hama saat musim kemarau basah,
Optimalisasi perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi,
Perbaikan irigasi dan infrastruktur pertanian,
Pemanfaatan benih unggul,
Pengembangan hilirisasi produk pertanian lokal.
Sebagai bagian dari komitmen nasional, BI Bali bersama seluruh TPID di provinsi dan kabupaten/kota akan terus memperluas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP akan dilakukan melalui penguatan ekosistem pangan daerah, melibatkan BUMDES, Perumda Pangan, koperasi, hingga pelaku horeka (hotel, restoran, kafe) dengan dukungan regulasi penggunaan produk lokal.
Dengan sinergi berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia optimistis inflasi di Bali akan tetap terkendali dan berada dalam sasaran nasional pada tahun 2025. (Red)
