MEDAN |Nusantara Jaya News – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKB, Lailatul Badri, menjemput langsung berbagai keluhan masyarakat saat melaksanakan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026, Minggu (22/2/2026).
Kegiatan reses digelar di tiga titik di Kecamatan Medan Timur, yakni Jalan Alfalah I, Jalan Alfalah V, dan Jalan Alfalah III, Kelurahan Glugur Darat I. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam, drainase buruk, air bersih, layanan kesehatan UHC, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah banyaknya LPJU yang tidak berfungsi di sepanjang Jalan Alfalah I hingga Jalan Alfalah IV.
Lailatul Badri meminta Dinas Perhubungan Kota Medan segera membenahi kondisi tersebut, terlebih saat ini umat Islam tengah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.
“Hingga saat ini di kawasan Jalan Alfalah I sampai Jalan Alfalah IV masih banyak lampu jalan yang mati. Saya minta ini menjadi perhatian serius Dishub Kota. Jangan biarkan jalan gelap, karena masyarakat yang hendak Salat Tarawih maupun Salat Subuh merasa takut,” tegas politisi yang akrab disapa Lela itu.
Keluhan disampaikan Mamat, warga Jalan Alfalah I, yang mengaku khawatir saat hendak menunaikan Salat Subuh karena kondisi jalan gelap gulita.
“Tolonglah Bu, lampu jalan di Jalan Alfalah I mati. Kami mau salat subuh jadi takut karena gelap,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Lusi, warga Jalan Alfalah IV. Ia meminta lampu jalan segera diperbaiki serta mengaktifkan kembali ronda dan poskamling karena lingkungan dinilai rawan tindak kejahatan.
Selain LPJU, persoalan drainase juga menjadi sorotan. Warga mengeluhkan saluran parit di sepanjang Jalan Alfalah I hingga Jalan Alfalah IV tidak berfungsi maksimal sehingga kerap menyebabkan banjir saat hujan deras.
“Saluran parit tidak berfungsi dengan baik, tolong dilebarkan. Kalau hujan, lingkungan kami banjir,” keluh Lindawati.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan air bersih. Sejumlah warga mengaku hingga kini belum menikmati layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi dan masih bergantung pada sumur bor yang kualitas airnya semakin memburuk.
“Hingga saat ini kami belum merasakan air bersih dari PDAM Tirtanadi. Kami hanya pakai air sumur, tapi kondisinya semakin buruk,” ujar Eka dan Siti, warga Jalan Alfalah VI, yang disambut teriakan warga lainnya, “Kami belum merdeka!”
Menanggapi hal itu, Lela menjelaskan bahwa Perumda Tirtanadi berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bukan Pemko Medan.
“Untuk persoalan air bersih ini akan kita koordinasikan dengan Fraksi PKB di DPRD Sumut, karena Tirtanadi berada di bawah naungan Pemprov Sumut,” jelasnya.
Dalam bidang kesehatan, warga juga mempertanyakan implementasi layanan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai masih dipersulit karena harus melalui sistem rujukan rumah sakit.
Tak hanya itu, akses terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi keluhan. Warga mengaku kesulitan mendapatkan KUR tanpa agunan karena pihak perbankan masih meminta jaminan.
“Bagaimana mendapatkan KUR tanpa agunan? Saat mengajukan, banyak kendala dan tetap diminta jaminan,” keluh Uci dan Nadia.
Menanggapi hal tersebut, Lela berharap pemerintah dan perbankan dapat memberi perhatian serius terhadap pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Di tengah lesunya ekonomi, demi kebangkitan UMKM, kiranya bank benar-benar memberikan perhatian,” ujar Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan itu.
Ia menegaskan seluruh aspirasi warga akan menjadi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan diteruskan kepada Pemko Medan melalui sidang paripurna agar dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan prioritas.
“Semua masalah ini akan menjadi Pokok Pikiran saya agar dapat menjadi skala prioritas bagi Pemko Medan untuk diselesaikan,” tutup wakil rakyat dari Dapil 3 yang meliputi Medan Timur, Medan Tembung, Medan Perjuangan, dan Medan Deli. (AH)
