Tabanan |Nusantara Jaya News – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan akhirnya buka suara terkait rekaman suara (voice note) yang viral beredar yang mengeluhkan kondisi ketersediaan obat bagi pasien.
Direktur RSUD Tabanan, dr. I Gede Sudiarta, mengakui adanya kendala ketersediaan sejumlah jenis obat akibat kondisi keuangan (cash flow) rumah sakit yang sedang tidak sehat.
Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (10/3/2026), dr. Sudiarta menyampaikan bahwa akar permasalahan bermula dari transisi sistem manual ke Rekam Medik Elektronik (RME). Kendala teknis dalam penginputan data pada sistem baru tersebut berdampak pada keterlambatan pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan.
Menurut Sudiarta, keterlambatan klaim BPJS ini memicu efek domino pada operasional rumah sakit yang bergantung penuh pada pendapatan mandiri (BLUD murni). Per 31 Desember 2025, RSUD Tabanan tercatat memiliki utang material medis yang cukup fantastis.
“Total utang kami per 31 Desember 2025 mencapai Rp36,45 miliar. Rinciannya, utang obat sebesar Rp19,97 miliar dan utang Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp16,48 miliar,” ungkap dr. Sudiarta didampingi jajaran wakil direktur.
Besarnya tunggakan ini membuat sejumlah vendor atau rekanan farmasi mengambil tindakan tegas, kata dia, pihak rumah sakit mengaku tidak bisa melakukan pengadaan beberapa jenis obat karena akses mereka telah diblokir oleh penyedia melalui sistem e-katalog akibat belum adanya pembayaran.
Ia menambahkan menanggapi kekhawatiran masyarakat, manajemen menegaskan bahwa obat-obatan yang masuk dalam Formularium Nasional (Fornas) dan bersifat life saving (darurat) tetap tersedia. Kelangkaan terjadi pada obat-obatan di luar Fornas yang masuk dalam Formularium Rumah Sakit, seperti jenis suplemen tertentu.
“Obat yang kosong itu adalah obat di luar Fornas, salah satunya jenis suplemen dalam bentuk tablet. Sementara untuk versi injeksinya masih tersedia. Kami tidak bermaksud meremehkan, namun kami memprioritaskan obat-obatan darurat agar pelayanan pasien tetap berjalan,” jelas dr. Sudiarta mengklarifikasi kesan di masyarakat.
Guna mengatasi krisis ini, pihak manajemen RSUD Tabanan menyebut penyelesaian data klaim bulan Desember yang diharapkan cair pada pertengahan Maret ini untuk segera dibayarkan ke rekanan agar blokir pengadaan dibuka kembali.
Selain itu, mengingat statusnya sebagai BLUD murni yang selama ini tidak menerima subsidi operasional dari APBD (kecuali gaji pegawai), RSUD Tabanan telah mengajukan bantuan dana sebesar Rp 60 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.
“Kami sudah mengajukan subsidi sekitar Rp60 miliar untuk meringankan beban operasional. Astungkara, mudah-mudahan bisa terealisasi di anggaran perubahan sehingga ketersediaan obat kembali stabil,” pungkasnya.(tik)
