BADUNG |Nusantara Jaya News — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban di Pulau Dewata. Melalui Operasi Wirawaspada 2026 yang digelar secara intensif pada awal April, sejumlah Warga Negara Asing (WNA) berhasil diamankan akibat dugaan pelanggaran keimigrasian yang beragam, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga penggunaan dokumen fiktif. (13/4)
Operasi ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mendeteksi secara dini serta merespons cepat berbagai aktivitas orang asing yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Bali yang dikenal sebagai destinasi internasional.
Rangkaian pengawasan dilakukan di sejumlah titik vital yang menjadi pusat aktivitas WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai, serta melalui pemantauan digital oleh Unit Siber Keimigrasian. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga merambah ruang digital yang kian berkembang.
Pada operasi yang dilaksanakan Rabu (8/4) di wilayah Kerobokan Kelod, Kuta Utara, petugas berhasil mengamankan dua WNA yang diduga menggunakan modus izin tinggal fiktif. Mereka adalah AKC, warga negara Nigeria pemegang ITAS investor yang diduga mendirikan perusahaan fiktif, serta SM, warga negara Uganda dengan ITAS remote worker yang diduga menggunakan dokumen palsu dalam proses pengajuannya.
Tak hanya itu, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) juga mengungkap praktik prostitusi daring melalui penelusuran di dunia siber. Dari hasil pelacakan tersebut, dua WNA asal Rusia berinisial KP dan VB diamankan karena diduga terlibat sebagai penyedia jasa prostitusi online di Bali.
Selanjutnya, pada Kamis (9/4), operasi gabungan digelar bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung di kawasan Jalan Poppies, Kuta. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan enam WNA lainnya yang diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian.
Dua WNA asal Tanzania berinisial AFL dan ATK diketahui telah melampaui masa izin tinggal (overstay). Sementara itu, tiga WNA asal Uganda berinisial CN, MN, dan RN diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Selain itu, satu WNA asal Nigeria berinisial CA ditemukan memiliki paspor yang telah habis masa berlakunya dan diduga menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh izin tinggal.
Seluruh WNA yang terjaring dalam operasi ini langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak imigrasi menegaskan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari tindakan administratif keimigrasian hingga pendeportasian dan penangkalan.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menegaskan bahwa Operasi Wirawaspada 2026 merupakan wujud nyata penegakan hukum keimigrasian dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
“Kami tidak akan memberikan ruang bagi warga negara asing yang mencoba mengakali hukum di Indonesia, baik melalui dokumen fiktif maupun penyalahgunaan izin tinggal. Bali terbuka bagi siapa saja yang patuh terhadap aturan, namun bagi yang melanggar, tindakan tegas berupa deportasi hingga penangkalan adalah harga mati demi menjaga wibawa negara,” tegasnya.
Operasi Wirawaspada 2026 sendiri dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kerja keimigrasian di Indonesia sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperketat pengawasan terhadap orang asing serta memastikan penegakan hukum berjalan optimal di seluruh penjuru negeri.
Pihak imigrasi juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNA. Kolaborasi antara aparat dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Bali sebagai wajah pariwisata dunia. (Red)
