MEDAN |Nusantara Jaya News — Insiden kericuhan yang terjadi dalam kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara pada Minggu (19/4/2026) berujung pada laporan ke Polda Sumatera Utara.(21/4)
Peristiwa tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam kejadian itu, seorang kader KAMMI bernama Muslimin dilaporkan mengalami dugaan pengeroyokan oleh sejumlah pihak. Korban disebut mengalami pemukulan sebelum diamankan oleh petugas Satpol PP dan dikeluarkan dari lokasi acara.
Situasi dilaporkan memanas saat proses pengamanan berlangsung. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak pelapor, di ruang transit kantor gubernur diduga terjadi tindakan kekerasan lanjutan. Seorang kader KAMMI disebut mengalami penamparan yang diduga dilakukan oleh Abdul Rahim Siregar, yang juga menjabat sebagai Ketua KA KAMMI Sumatera Utara. Selain itu, terdapat pula dugaan intimidasi terhadap kader KAMMI.
Atas peristiwa tersebut, sejumlah pihak yang mengaku sebagai korban telah melaporkan Abdul Rahim Siregar—yang juga merupakan Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS—ke Polda Sumatera Utara. Laporan itu tercatat dengan nomor: STTLP/B/608/IV/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.
Informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya enam orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Lima di antaranya dilaporkan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Medan akibat luka yang dialami. Namun, kondisi dan kronologi lengkap masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Abdul Rahim Siregar terkait laporan tersebut.
Sementara itu, Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menyayangkan terjadinya kericuhan. Ia menyebut konflik diduga bermula dari perbedaan pandangan terkait pelaksanaan agenda kegiatan.
Menurut Irham, pada Jumat (17/4) telah dilakukan pertemuan klarifikasi antara dirinya dengan Abdul Rahim Siregar. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan adanya kesepahaman bahwa kegiatan Halal Bihalal tidak akan disertai agenda pelantikan kepengurusan lain.
Ia juga menyampaikan bahwa Abdul Rahim Siregar sebelumnya telah meminta maaf atas beredarnya flyer yang mencantumkan agenda tambahan di luar Halal Bihalal.
Namun, Irham menilai kesepahaman tersebut tidak berjalan sesuai harapan, sehingga memicu ketegangan di lapangan. Meski demikian, ia mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada proses hukum yang berlaku.
Pihak kepolisian diharapkan dapat menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan transparan guna memastikan kejelasan peristiwa serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.(ihb)
