Badung – Nusantarajayanews.id | Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, secara resmi menutup Bali & Beyond Travel Fair 2026 ke-12 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Sabtu (30/5/2026). Sebelum penutupan, Wamenpar menyempatkan diri melakukan inspeksi ke beberapa booth peserta untuk menyerap langsung dinamika pelaku usaha.
Wamenpar menyoroti kondisi rupiah yang saat ini melemah sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.
“Kita melihat ini menjadi satu peluang bagi Indonesia. Kondisi ini akan membuat Indonesia memiliki daya tarik yang lebih bagi wisatawan. Dengan daya tarik itu, lama tinggal wisatawan juga bisa lebih panjang,” ujarnya.
Wamenpar menegaskan Kementerian Pariwisata terus menggenjot promosi, sales mission, dan partisipasi di berbagai ekspo internasional. Upaya itu mulai menunjukkan hasil. Data Januari–Maret 2026 mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Indonesia juga mencatat devisa pariwisata berada di angka yang luar biasa.
“Mudah-mudahan di triwulan kedua ini juga terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke Indonesia. Situasi ini menjadi peluang bahwa Indonesia memiliki daya tarik lebih untuk dikunjungi,” tambah Ni Luh Puspa.
Sesuai arahan Menteri Pariwisata, Kemenpar melakukan pivot strategi di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global. Fokus penguatan kini diarahkan ke pasar short-haul dan medium-haul sebagai substitusi pasar Eropa, Amerika, dan Timur Tengah yang mengalami penurunan.
“Kalau kita lihat angka triwulan pertama, wisatawan dari short-haul dan medium-haul mengalami peningkatan. Beberapa pasar Middle East memang turun. Tapi kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis bersama ASITA, travel agent, dan pelaku usaha agar pasar Indonesia tidak ditinggalkan,” tegasnya.
Potensi transaksi BBTF 2026 sebesar Rp 6,9 triliun menjadi bukti optimisme tersebut.Ini semakin memperkuat bahwa Indonesia masih menjadi destinasi unggulan kelas dunia.
Menjawab pertanyaan soal ribuan vila atau akomodasi tidak berizin yang akan dicoret dari platform Airbnb, Wamenpar menjelaskan program penataan sudah berjalan sejak 2025 atas arahan Menteri Pariwisata.
“Kita tidak hanya meminta mereka urus izin secara legal, tapi kita dampingi. Kami lakukan coaching clinic di Bali sejak 2025, bahkan mendampingi proses mereka sampai dapat izin usaha. Ini kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali,” jelas Ni Luh Puspa.
Kemenpar juga berkolaborasi dengan Organisasi Travel Agent (OTA) agar seluruh merchant memiliki legalitas sebelum masuk platform. Penataan ini, menurutnya, bukan hanya soal pajak, tetapi soal fairness business dan kredibilitas Indonesia.
“Tidak fair jika hotel dan vila berizin bersaing dengan yang beroperasi tanpa izin. Legalitas juga menjaga kredibilitas dan safety wisatawan agar terhindar dari penipuan. Tujuannya agar pariwisata Indonesia lebih sustain ke depan,” tegasnya.
Wamenpar memastikan Kementerian Pariwisata akan terus hadir di BBTF setiap tahun. “BBTF adalah platform penting untuk promosi dan meningkatkan kunjungan. Target tahun depan tentu lebih tinggi dari tahun ini. Kami siap berkolaborasi,” katanya.
Ia juga menyambut tema BBTF 2027 “Regenerative Travel Elevated” karena selaras dengan program Sustainability Tourism Kemenpar, Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau sebagai 3 destinasi regeneratif prioritas menjadi contoh implementasi tema tersebut.
“BBTF 2027 inline dengan program kami. Ini menunjukkan Bali dan Indonesia siap memimpin konversi pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tutup Ni Luh Puspa.(tik)
